Pastikan Legalitas Aset Negara, Bapas Ambon Koordinasi Pembuatan PBG dengan PUPR Kota Ambon

Ambon, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kantor Bapas Ambon, Selasa (4/11). Langkah ini dilakukan untuk memastikan legalitas bangunan sebagai aset negara.

Koordinasi dipimpin Kepala Bapas Ambon, Maria M. Nahak, didampingi Kepala Tata Usaha, Arma Kolly, dan Petugas Barang Milik Negara (BMN), Reines Talapessy. Kedatangan tim disambut Subkoordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR Kota Ambon, Jermias F. Tuhumena.

Maria M. Nahak tegaskan bahwa koordinasi tersebut merupakan bentuk keseriusan Bapas dalam mendukung penertiban aset negara.

"Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bangunan kantor kami memiliki legalitas yang sah dan sesuai aturan tata ruang Kota Ambon. Ini adalah wujud tanggung jawab kami dalam menjaga dan menertibkan aset BMN agar tertib secara administrasi dan hukum," tegas Maria.

Maria menambahkan bahwa pengurusan PBG bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memastikan aset negara memiliki kepastian hukum.

"Kami ingin gedung pemerintah yang kami tempati ini legal, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jermias menjelaskan mekanisme, persyaratan administrasi, hingga tahapan teknis penerbitan PBG sesuai regulasi yang berlaku sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Bapas Ambon. Untuk PBG ini, kuncinya adalah kelengkapan dokumen teknis dan kesesuaian dengan tata ruang. Kami dari PUPR siap mendampingi dan mengawal agar prosesnya berjalan lancar sesuai aturan," ujar Jermias.

Melalui koordinasi ini, Bapas Ambon berharap proses penerbitan PBG berjalan lancar sehingga legalitas bangunan kantor sebagai aset negara dapat terpenuhi. (afn)

Kontributor: Humas Bapas Ambon