Pendekatan Teritorial Solusi Perizinan Klinik Pratama di Lapas dan Rutan

Bandung, INFO_PAS – Perizinan terkait keberadaan klinik pratama di lapas/rutan menjadi perhatian tersendiri dari Direktorat Bina Perawatan dan Kesehatan Ditjen PAS. Hal ini sebagaimana diutarakan Syarif Usman, Kasubdit Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza, pada hari kedua pelaksanaan Penyusunan Modul Diseminasi Standar Pengendalian TB, Skabies, Lepra, dan Penyakit Menular Lainnya, Kamis (17/9) (link) "Izin klinik masih dicari solusinya sesuai aturan yang telah ditetapkan demi menguraikan masalah kesehatan WBP," tutur Syarif. Ia pun mengharapkan dilakukannya pendekatan teritorial di wilayah masing-masing terkait izin klinik agar bisa terlindungi, khususnya terkait pelayanan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan). "Pekerjaan petugas Pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan medis akan menjadi lebih nyaman," lanjutnya. Syarif mencontohkan kondisi di Lapas Sukamiskin yang banyak dihuni narapidana berpendidikan tinggi. "Mereka ini pastinya lebih

Pendekatan Teritorial Solusi Perizinan Klinik Pratama di Lapas dan Rutan
Bandung, INFO_PAS – Perizinan terkait keberadaan klinik pratama di lapas/rutan menjadi perhatian tersendiri dari Direktorat Bina Perawatan dan Kesehatan Ditjen PAS. Hal ini sebagaimana diutarakan Syarif Usman, Kasubdit Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza, pada hari kedua pelaksanaan Penyusunan Modul Diseminasi Standar Pengendalian TB, Skabies, Lepra, dan Penyakit Menular Lainnya, Kamis (17/9) (link) "Izin klinik masih dicari solusinya sesuai aturan yang telah ditetapkan demi menguraikan masalah kesehatan WBP," tutur Syarif. Ia pun mengharapkan dilakukannya pendekatan teritorial di wilayah masing-masing terkait izin klinik agar bisa terlindungi, khususnya terkait pelayanan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan). "Pekerjaan petugas Pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan medis akan menjadi lebih nyaman," lanjutnya. Syarif mencontohkan kondisi di Lapas Sukamiskin yang banyak dihuni narapidana berpendidikan tinggi. "Mereka ini pastinya lebih concern terhadap masalah kesehatan," papar Syarif. Maka dari itu, Syarif mengharapkan situasi ini tidak hanya diketahui, namun juga bisa dicarikan solusinya oleh Kemenkes mengingat WBP juga merupakan warga negara yang harus dilayani. Terkait hal tersebut, narasumber Kemenkes yang hadir pada kesempatan itu, dr. Amelian Vanda Siagian, mengimbau agar Kantor Wilayah Kemenkumham lebih intens berkordinasi dengan dinas kesehatan setempat. "Kewenangan ada pada mereka, terlebih mereka juga berbagi tugas dan kewenangan dengan kabupaten/kota," tandasnya. ***   Penulis : Irmha Rachmani

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0