Rapat DILKUMJAKPOL 2021, Momentum Bangun Sinergi APH di Wilayah Kaltim

Samarinda, INFO_PAS - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur selenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) DILKUMJAKPOL PLUS Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan tema “Harmonisasi dan Sinergi Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Tengah Pandemi COVID-19”, Selasa (6/12). Giat ini dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kalimantan Timur-Utara, serta perwakilan dari Pengadilan Tinggi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Badan Nartkotika Nasional Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Sofyan, menyampaikan Rakor DILKUMJAKPOL PLUS Kalimantan Timur Tahun 2021 bertujuan menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana serta mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Sofyan juga mengapresiasi jajaran Divisi Pemasyarakatan (Divpas) atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini muncul gagasan-gagasan dalam terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya memadukan, menyelesaikan, menyeimbangkan, serta mengoptimalkan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja yang memegang peranan penting dalam Criminal Justice Sistem.

“Komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membangun sinergi secara berkesinambungan harus semakin ditingkatkan mengingat masih banyaknya polemik permasalahan pelaksanaan tugas di bidang Pemasyarakatan yang harus mendapat perhatian serius para pemangku kepentingan. Semua menjadi tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama,” tegas Sofyan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel forum DILKUMJAKPOL PLUS 2021 dimulai dengan pemaparan materi oleh Kepala Divpas, Jumadi, tentang kondisi di wilayah kerja Pemasyarakatan Kalimantan Timur-Utara. Selanjutnya, secara interaktif masing-masing perwakilan instansi menanggapi pemaparan yang telah disampaikan Kadivpas. Diharapkan masukkan dan tanggapan dari berbagai instansi penegak hukum akan menjadi bahan kebijakan dan acuan untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi. (IR)

Kontributor: Kanwil Kaltim