Satker Kemenkumham Bersiap Hadapi Desk Evaluasi Pembangunan ZI

Jakarta, INFO_PAS – Sebanyak 496 satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti rapat koordinasi persiapan desk evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Selasa (20/10). Kegiatan ini dilaksanakan mengingat pekan depan desk evaluasi Tim Penilai Internal (TPN) akan dilangsungkan secara virtual sebagai rangkaian evaluasi Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Jakarta mengikuti rapat koordinasi tersebut dari aula lapas. “Segala upaya telah kami lakukan mulai dari pembangunan pola pikir dan budaya kerja petugas hingga pembenahan sarana prasarana demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, pengunjung, maupun stakeholder. Kami siap meraih predikat WBK/WBBM,” tegas Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Jakarta, Herlin Candrawati.

Penegasan serupa disampaikan Kalapas Narkotika Jakarta, Oga G. Darmawan. Ia berharap dengan adanya kegiatan arahan dan penguatan melalui rapat koordinasi ini jajaran Lapas Narkotika Jakarta semakin siap melaksanakan desk evaluasi Pembangunan ZI dengan baik. “Saya optimis Lapas Narkotika Jakarta siap menuju predikat WBK tahun 2020,” ujarnya.

Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Buntok, Mastur selaku Kepala Rutan berujar arahan yang disampaikan pada rapat tersebut sangat membantu satker dalam mempersiapkan mekanisme evaluasi pada hari H nanti. “Kami harus mempersiapkan mental dan bahan paparan yang akan disampaikan sehingga TPN melihat keseriusan dan konsistensi kami untuk mencapai WBK,” kata Mastur.

Kalapas Muara Teweh, Sarwito, dalam kesempatan ini meneruskan arahan yang telah disampaikan saat rapat kepada Tim ZI Lapas Muara Teweh. "Apa yang telah disampaikan sangat jelas. Persiapkan segala sesuatunya di sisa waktu yang ada agar pada saat penilaian nanti kita meraih hasil yang maksimal. Lapas Muara Teweh yakin WBK," tutur Sarwito sembari memotivasi Tim ZI.

Dalam rapat koordinasi persiapan desk evaluasi pembangunan, bertindak sebagai narasumber adalah Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Sosial, perwakilan Tim Penilai Internal selaku pendamping, dan Kepala Biro Perencanaan selaku moderator. Sebelumnya, rapat dibuka Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, yang menyampaikan enam poin arahan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, yakni:

1. Komitmen bersama untuk meraih predikat WBK / WBBM;
2. Mengadakan simulasi untuk penguasaan materi,
3. Memunculkan inovasi-inovasi untuk memberikan efek perubahan yang lebih baik dalam pelayanan publik;
4. Memberikan penguatan ke jajaran mengenai WBK / WBBM;
5. Design ruangan untuk virtual, termasuk penguatan jaringan internet untuk memudahkan komunikasi agar lebih baik lagi; dan
6. Pada saat pelaksanaan desk evaluasi Pembangunan ZI, sudut mata fokus tatap ke kamera, tetapi tetap bersikap komunikatif sehingga terjalin dialog interaktif.

“Bagaimana proses kita membangun enam area perubahan bukan sekadar dokumen dan dapat benar-benar mempertahankan konsistensinya agar mendapatkan hasil yang maksimal,” tegas Bambang.

“Untuk mewujudkan itu perlu adanya solidaritas. Hal ini penting bagi kita semua agar konsistensi tersebut dapat tercapai,” lanjutnya.

Staf Ahli Bidang Sosial, Min Usihen, menegaskan tujuan dari tahapan desk evaluasi  adalah melihat sejauhmana dan apa saja upaya yang telah dilakukan dalam membangun ZI di satker tersebut. Tak ketinggalan, komitmen dan semangat dari seluruh jajaran dalam membangun ZI juga menjadi salah satu poin penilaian TPN.

“Berikan paparan presentasi pembangunan ZI yang mempunyai nilai daya jual yang tinggi sehingga dianggap pantas untuk memperoleh nilai yang baik terkait ZI, enam area perubahan, 27 indikator, dan konsistensi yang dicapai serta bukti-bukti proses berupa foto dan paparan setiap sasaran pada enam area perubahan yang dapat tercapai di satker masing-masing. Untuk Inovasi layanan publik harus sampai pada outcome atau ada efek yang dapat dirasakan kualitas layanan yang lebih baik oleh masyarakat,” pesannya.

Y. Ambeg Paramarta selaku Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan juga berpesan kepada setiap satker untuk melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum menghadapi desk evaluasi. “Melakukan simulasi dengan latihan pemaparan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. Tolong persiapkan sedemikian rupa sehingga kita bisa meyakinkan TPN atas seluruh upaya yang telah kita lakukan dalam membangun ZI,” tambahnya.

Untuk strategi, ia harap paparan jangan bersifat normatif, tapi lebih pada hasil yang menunjukan apa yang telah dilakukan di lapangan ada progres yang nyata dan akurat. “Paparan harus memberikan kesan menarik kepada TPN dan harus menguasai konsep ZI secara keseluruhan,” lanjut Ambeg.

Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Razilu, menyampaikan poin-poin yang harus disampaikan saat desk evaluasi ZI. “Setiap satker harus dapat memberikan informasi mengenai hasil dan capaian kerja pada area manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan ZI adalah membangun pegawai yang berkarakter melayani dengan orientasi kinerja tinggi,” urainya.

Ia meminta satker optimis dan berprasangka baik untuk mempersiapkan diri mencapai keberhasilan dalam meraih predikat WBK. “Sampaikan paparan dengan tegas, lugas, serta mencakup semua, tidak ambigu, dan tidak bersifat menggurui. Sampaikanlah apa yang telah dilakukan satker dan bukti-bukti dalam meningkatkan pelayanan public. Sampaikan apa adanya dengan jujur,” pinta Razilu.

Kontributor: LPP Jakarta, LPN Jakarta, Rutan Buntok, Lapas Muara Teweh