STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Ogranisasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dapat di gambarkan pada diagram di bawah ini :

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

download

  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah  unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

    a. perumusan kebijakan di bidang pemasyarakatan;

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan;

    c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasyarakatan;

    d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan; dan

    e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas:

    a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

    b. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban;

    c. Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;

    d. Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

    e. Direktorat Informasi dan Komunikasi;

    f.  Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan

    g. Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.

Sekretariat Direktorat Jenderal
SEKRETARIAT-DIREKTORAT-JENDERAL(4)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknisdan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SekretariatDirektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
    2. pengelolaan urusan kepegawaian;
    3. pengelolaan urusan keuangan;
    4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
    5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
    6. pelaksanaan urusan umum.
  • Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
    1. Bagian Program dan Pelaporan;
    2. Bagian Kepegawaian;
    3. Bagian Keuangan;
    4. Bagian Perlengkapan;
    5. Bagian Umum; dan
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban
DIREKTORAT-BINA-KEAMANAN-DAN-KETERTIBAN(1)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknisdan evaluasi di bidang bina keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bina keamanan dan ketertiban;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bina keamanan dan ketertiban;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina keamanan dan ketertiban;
    4. penyiapan rancangan kebijakan standardisasi sarana hunian dan keamanan, dan standardisasi pengendalian hunian di unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan
    5. penyiapan rancangan kebijakan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan
    6. penyiapan rancangan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal petugas pemasyarakatan, advokasi dan bantuan hukum serta bimbingan teknis petugas keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
    7. penyiapan rancangan kebijakan pelayanan pengaduan, standardisasi sistem layanan pengaduan, investigasi dan pengaduan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan bina keamanan dan ketertiban ; dan
    8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban.
  • Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:
    1. Subdirektorat Standardisasi dan Evaluasi;
    2. Subdirektorat Pencegahan dan Penindakan;
    3. Subdirektorat Kode Etik Profesi;
    4. Subdirektorat Pelayanan Pengaduan; dan
    5. Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
DIREKTORAT-BINA-KESEHATAN-DAN-PERAWATAN-NARAPIDANA-DAN-TAHANAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberianbimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan dan perawatan narapidanadan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DirektoratBina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan menyelenggarakanfungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan;
    4. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang gizi, bahan makanan, sarana dan prasarana makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidangstandardisasi kesehatan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan;
    5. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan ketergantungan narkotika psikotropika dan zat adiktif di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, serta rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial warga binaan pemasyarakatan;
    6. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan kelompok rentan dan resiko tinggi serta penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kesehatan dan perawatan; dan
    7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Keseharan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan.
  • Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan terdiri atas:
    1. Subdirektorat Pengawasan Makanan;
    2. Subdirektorat Pengawasan Kesehatan;
    3. Subdirektorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif;
    4. Subdirektorat Perlindungan Kelompok Rentan dan Resiko Tinggi; dan
    5. Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Pengelolaan BASAN dan BARAN
DIREKTORAT-BINA-PENGELOLAAN-BASAN-DAN-BARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaramempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pengelolaanbenda sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan teknisyang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaramenyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang raampasan negara;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang raampasan negara;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang raampasan negara;
    4. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang registrasi dan identifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara
    5. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
    6. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang mutasi dan penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara
    7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
  • Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaraterdiri atas:
    1. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi;
    2. Subdirektorat Pengamanan dan Pemeliharaan;
    3. Subdirektorat Mutasi dan Penghapusan; dan
    4. Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Informasi dan Komunikasi
DIREKTORAT-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasidi bidang informasi dan komunikasi sesuai dengan kebijakan teknis yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang informasi dankomunikasi;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi;
    4. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang data dan informasi;
    5. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang komunikasi;
    6. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang kerja sama; dan
    7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Informasi dan Komunikasi.
  • Direktorat Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
    1. Subdirektorat Data dan Informasi;
    2. Subdirektorat Komunikasi;
    3. Subdirektorat Kerja Sama; dan
    4. Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
DIREKTORAT-BIMBINGAN-KEMASYARAKATAN-DAN-PENGENTASAN-ANAK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberianbimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan kemasyarakatan danpengentasan anak sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
    4. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang registrasi anak dan klien dewasa;
    5. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang pendidikan;
    6. penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan dan pengentasan anak;
    7. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang bimbingan dan pengawasan klien dewasa;
    8. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; dan
    9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
  • Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak terdiri atas:
    1. Subdirektorat Registrasi Anak dan Klien Dewasa;
    2. Subdirektorat Pendidikan;
    3. Subdirektorat Perlindungan dan Pengentasan Anak;
    4. Subdirektorat Bimbingan dan Pengawasan Klien Dewasa;
    5. Subdirektorat Penelitian Kemasyarakatan; dan
    6. Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan
DIREKTORAT-BINA-NARAPIDANA-DAN-PELAYANAN-TAHANAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI


  • Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan menyelenggerakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan;
    2. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan;
    3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina narapidana dan pelayanan tahanan;
    4. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang registrasi dan klasifikasi;
    5. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang pelayanan tahanan dan bantuan hukum;
    6. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang integrasi dan tim pengamat pemasyarakatan;
    7. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang bimbingan kemandirian;
    8. penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang bimbingan kepribadian; dan
    9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan.
  • Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan terdiri atas:
  1. Subdirektorat Registrasi dan Klasifikasi;
  2. Subdirektorat Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum;
  3. Subdirektorat Integrasi dan Tim Pengamat Pemasyarakatan;
  4. Subdirektorat Bimbingan Kemandirian;
  5. Subdirektorat Bimbingan Kepribadian; dan
  6. Subbagian Tata Usaha.