UPT PAS Ikuti Sosialisasi Indikator Survei IPK-IKM

Tangerang, INFO_PAS – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tangerang mengikuti sosialisasi Indikator Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dan Survei Integritas Internal Organisasi, Senin (8/2). Kegiatan ini diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham) secara virtual.

Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami membuka langsung kegiatan tersebut. “Tujuan kegiatan ini merupakan sosialisasi cara penggunaan survei 3A Sinergi 2021 yang telah diperbarui dan dikembangkan,” jelas Utami seraya mendorong satuan kerja untuk memberikan pelayanan terbaik.

Selanjutnya, Wili Wibowo selau Ketua IPK/IKM Balitbangkumham dalam paparannya menjelaskan perubahan survei dari tahun ke tahun. “Sekarang telah menggunakan survei digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Asep Syarifudin, dalam materinya mengungkapkan survei ini sangat penting untuk dilakukan. “Dengan adanya survei ini kita dapat mengetahui dan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan,” terang Asep.

Pada kesempatan yang sama, Aman Riyadi selaku narasumber menjelaskan tentang perubahan survei IPK/IKM setelah adanya pembaharuan dan perkembangan. "Ada sedikit perbedaan. Pertama dari sisi pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pusat Statistik. Lalu, untuk pengisian survei sekarang telah menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga survei dapat diisi di mana saja dengan mengirim link QR Corde oleh pengguna layanan," jelas Aman.

Usai kegiatan, Kepala Lapas Perempuan Tangerang, Esti Wahyuningsih, langsung memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran strukturalnya agar berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disiplin melaksanakan protokol kesehatan, selalu waspada dalam kondisi pandemi saat ini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan, serta tetap menjalin sinergi dengan institusi lain.

“Kita harus tetap fokus dan proaktif demi Lapas Perempuan Tangerang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta berkomitmen dalam upaya pencegahan handphone, pungutan liar, dan narkoba di lapas,” tegas Esti

Kegiatan tersebut berlangsung lancar dan komunikatif ditandai dengan semangat dan partisipasi aktif petugas mendiskusikan beberapa hal, seperti isu aktual serta inovasi yang akan dijalankan demi kemajuan Lapas Perempuan Tangerang, baik bidang keamanan, pembinaan, maupun administratif. 

Di Balikpapan, kegiatan serupa diikuti jajaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Balikpapan. Bertempat di Aula Bapas Balikpapan, Budi Purwadi selaku Kepala Bapas (Kabapas) mengimbau kepada seluruh petugas, tak terkecuali Calon Pegawai Negeri Sipi (CPNS)l, untuk turut mendukung program peningkatan layanan publik.

“Seluruh jajaran agar mengisi survei integritas petugas dan mengkawal klien Pemasyarakatan untuk membantu menjelaskan cara pengisian survei maksimal setiap tanggal 5,” imbau Budi.

Ia juga mengapresiasi petugas yang telah disiplin mengisi survei. “Semoga dengan mengisi survei integritas sebagai evaluasi penilaian satuan kerja semakin baik serta mendapatkan masukan dan saran bagi perkembangan Bapas Balikpapan ke depannya,” harap Budi.

Selama kegiatan berlangsung, para petugas dan CPNS terlihat menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam perubahan survei tahun ini, seperti tidak diperkenankannya menggunakan wifi dan pelaksanaan di luar jam kerja. Hal ini berdampak pada tidak validnya hasil survei yang dilakukan.

Mengingat adanya perubahan waktu survei yang lebih intens, yaitu dilaksanakan setiap sebulan sepanjang tahun. Kabapas tak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap disiplin dan saling mengingatkan satu sama lain jika ada petugas yang lupa mengisi.

Sebelumnya, dipaparkan tujuan utama dari survei ini adalah peningkatan pelayanan publik, yaitu kepuasan klien Pemasyarakatan sebagai pengguna layanan Bapas Balikpapan. Oleh karena itu, Kabapas beserta seluruh petugas, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang notabene menjadi ujung tombak pelayanan yang bersentuhan dengan klien Pemasyarakatan dapat mengeluarkan ide dan inovasi dalam pelayanan publik.

Sebagai bagian dari penilaian menuju WBK, peran survei internal dan kepuasan masyarakat sangat penting untuk mengetahui hal-hal mana saja yang perlu dikembangkan agar pelayanan kepada klien Pemasyarakatan semakin baik, seperti membuat kartu monitoring pengisian survei yang bisa dilakukan saat PK mengunjungi rumah klien saat home visit atau klien Pemasyarakatan datang wajib lapor bimbingan kepada para PK.

“Dengan mengikuti pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh Balitbangkumham ini, saya mengajak kita semua untuk membangun rasa kejujuran dalam memberikan penilaian yang objektif dan transparan agar penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal sesuai agar kita bisa meraih predikat WBK,” harap Budi. (IR)

Kontributor: LPP Tangerang, Bapas Balikpapan