Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly mengatakan, banyak kendala terkait kapasitas dan penjagaan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Untuk itu, ia akan membenahi problem tersebut secara bertahap.
Terkait banyaknya Lapas yang kapasitasnya berlebih, Kemenkumham berencana membangun beberapa Lapas baru. Dalam pembangunan Lapas baru itu, Kemenkumham mendapat bantuan lahan dari berbagai pemerintah daerah.
"Ada beberapa Pemda yang tawarkan tanah pada kita. MoU sudah, kita tinggal teknis pelaksanaannya sekarang," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.
Politisi PDIP itu mengatakan, pembangunan Lapas baru akan dilengkapi dengan teknologi modern.
"Ini yang kita mau real time, sehingga kita bisa lihat sendiri. Nanti pintu juga bisa sidik jari," katanya menambahkan.
Ia menjelaskan, pembangunan Lapas baru, tentunya menimbulkan masalah baru, yaitu pengamanan. Saat ini, sumber daya manusia yang dimiliki Dirjen Lapas sangat terbatas dalam menunjang pengamanan Lapas baru tersebut.
Untuk itu, Kemenkumham akan menggandeng TNI untuk ikut mengamankan Lapas. Yasona mengatakan, ia telah melakukan MoU dengan Panglima TNI. Anggota TNI yang diperbantukan merupakan anggota yang akan segera pensiun.
"Sudah disepakati, yang dibutuhkan 220 orang sementara. Dan kita harapkan bintara, kan pensiun 53 tahun. Sekarang sedang proses baru, BKO dulu 41 orang. Saya berterimakasih pada Panglima, karena kita susah mengawasi sendiri," katanya.
Guna menutupi kekurangan pengawas di Lapas, Menkumham telah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kita minta redistribusi. Ada pegawai di Pemda yang over bisa dikasih ke kita. Menpan, Mendagri sudah setuju."
sumber:Â viva.co.id