Bangun SIMPAS, Ditjen Pemasyarakatan Undang Pakar Arsitektur IT

Jakarta, INFO_PAS – Ada dua hal yang menjadi fokus Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dalam melakukan pembenahan di Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi (IT). Untuk itu, Rabu (12/1) bertempat di Ruang Sahardjo Lantai 2 Kantor Ditjen Pemasyarakatan dilakukan Entry Meeting Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menjadi Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan (SIMPAS). Pertemuan ini dilakukan untuk meminta masukan dari pakar IT, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kiswono. Handoyo Sudradjat, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pembangunan IT di Pemasyarakatan merupakan suatu tuntutan. “Dengan IT semua akan menjadi mudah, transparan, dan akuntabel,” katanya. Selain itu, IT juga akan menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya persekongkolan antara petugas Pemasyarakatan dengan narapidana dalam pemberian remisi. “Karena semua akan dilakukan secara online,” tutur Handoyo mengungkapkan salah satu rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2015. Saat membuka kegiatan ini, Direktur Infokom, Ibnu Chuldun mengutarakan bahwa sebenarnya sejak tahun 2008 Ditjen Pemasyarakatan telah membangun sistem informasi yang bersifat teknis, yaitu SDP. Di bidang fasilitatif juga sudah terbangun aplikasi dibidang keuangan (SIMKA), kepegawaian (SIMPEG), dan pengelolaan perlengkapan (SIMAK BMN). “Tetapi masih berdiri sendiri-sendiri,” ungkap Ibnu. “Kami akan mengintegrasikan aplikasi fasilitatif ke dalam SDP,” lanjut Ibnu. Dalam pertemuan itu, Marsudi Wahyu Kiswono yang pakar dibidang arsitektur IT menyarankan agar dalam pengembangan SIMPAS, Ditjen Pemasyarakatan terlebih dahulu membangun Grand Design dan Arsitektur Bangunan Sistem Informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Grand Design dan Arsitektur Sistem Informasi akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi. “Bangunan sistem informasi sebaiknya dibangun dengan interface (tampilan) yang user friendly agar mudah dioperasikan oleh pengguna dari kalangan mana pun,” saran Marsudi. Imam Prasojo selaku anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) turut hadir dalam pertemuan itu. Imam pun turut memberikan masukan dalam entry meeting yang dilaksanakan selama dua jam. Menurut Imam, pembangunan IT di Pemasyarakatan hendaknya disertai dengan pembangunan corporate culture. “Percuma sistem IT dibangun jika SDM-nya tidak membangun budaya komunikasi dan kerja yang baik,” kata Imam. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Program Hukum The Asia Foundation (TAF), Dodi Kusadrianto. TAF adalah mitra Ditjen Pemasyarakatan yang mendukung pembangunan SDP sejak tahun 2008. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Dodi bahwa TAF akan tetap membantu pengembangan SIMPAS. “Kami berkomitmen akan membantu pengembangan IT di Ditjen Pemasyarakatan hingga tahun 2018 kedepan,” demikian janjinya.   Penulis: Hastuti (Alumni AKIP Angkatan 47)