Cerita Kalapas Narkotika Samarinda yang Sempat Disambut WBP Kabur

Bukan perkara gampang menjadi pimpinan di penjara. Bergaul dengan narapidana dari berbagai kasus sudah jadi rutinitas. Begini cerita mereka… Samarinda - Dua semester kuliah ilmu ekonomi di Malang, Teguh Tri Hatmanto akhirnya beralih haluan. Dia masuk di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). “Awalnya bahkan tidak tahu AKIP. Tahunya dari kakak ipar waktu itu,” kisah Teguh. Si kakak ipar menyarankan kepada Teguh untuk masuk ke Akip daripada meneruskan kuliah di bidang ekonomi. Akhirnya, dia mendaftar dan gagal pada tahun pertama. Tak gentar, tahun kedua, dia tetap mendaftar. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Teguh dinyatakan lolos dan menjalani pendidikan selama tiga tahun. Tetapi, tak semua berjalan mulus. Teguh sempat terkena imbas permasalahan narkoba yang menyangkut beberapa teman angkatannya. Akibatnya, wisuda angkatan Teguh ditunda. Seharusnya Oktober 1999, Teguh dan teman angkatannya diwisuda pada awal 2000. “Setelah itu saya ditugaskan ke Riau dan mulai karier jadi staf biasa,” imbuhnya. Lima tahun mengabdi, Teguh baru mendapat jabatan. Kariernya terus meningkat. Hingga 2014, dia dilantik menjadi kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda. Itulah momen pertamanya menjadi kalapas dan harus hidup berjauhan dengan anak dan istri yang menetap di Riau. Satu hal yang masih membekap di benak Teguh. Baru saja dilantik dan menggelar rapat perdana dengan pegawai lapas, datang kabar yang mengagetkan. “Ada pegawai datang. Dia bilang, WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang sedang opname di rumah sakit sudah enggak ada. Saya kira meninggal, eh ternyata maksudnya kabur. Langsung saya perintahkan pengejaran saat itu juga,” kenangnya. Siang malam, Teguh keliling Samarinda. Bukan untuk city tour, tapi mencari buronan. Beberapa hari pencarian, titik terang ditemui juga. Sang target ternyata bersembunyi di rumah pacarnya. Bukan perkara mudah menjadi kepala Lapas Narkotika dengan mayoritas WBP frustrasi dan kondisi over kapasitas. Ancaman kerusuhan hingga percobaan bunuh diri kerap ditemuinya. Belum lagi masalah pegawai yang “main-main”. “Rata-rata masa hukumannya lima tahun ke atas, bahkan seumur hidup. Belum lagi, mereka sangat sulit untuk mendapatkan remisi karena PP 99/2012. Stres itu sangat mungkin terjadi. Untuk meredam depresi, saya sering melihat-lihat ke sel dan berbicara ke mereka. Meskipun risiko saya disakiti sangat besar,” terangnya. (*/nyc/er/k8)   Sumber : kaltim.prokal.co