Direktur Bimkemas & PA bersama Kadivpas DIY Berikan Penguatan di Bapas Yogyakarta

Yogyakarta, INFO_PAS - Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Slamet Prihantara, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D.I. Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani, melaksanakan kunjungan mendadak dan mengambil apel pagi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta, Selasa (20/10). Kunjungan ini sebagai penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapas Yogyakarta, baik Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU), serta Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.

Gusti Ayu menuturkan ini sebagai pembekalan dan penguatan kembali tugas pokok dan fungsi ASN serta tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan ZI dalam mengimplementasikan pelaksanaan Pembangunan ZI. “Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan Tim Penilai Nasional (TPN) harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham serta akan meningkatkan kinerja kementerian secara keseluruhan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Slamet Prihantara. Ia menyampaikan perlu dilakukan penguatan untuk memastikan satuan kerja (satker) yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK. Apalagi di awal tahun 2020 Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan ZI yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan TPN.

“Seluruh satker agar lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memantau hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan hasilnya harus menunjukkan tren positif sehingga pada saat penilaian akhir TPN semua kriteria yang disyaratkan dapat dipenuhi,” jelasnya.

Kepada koordinator Tim Pembangunan ZI, Slamet meminta agar senantiasa mengawasi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal Kemenkumham sehingga dokumen yang disajikan satker memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Putra asli Yogyakarta ini juga meminta seluruh ASN Bapas Yogyakarta termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan Pembangunan ZI menuju WBK. Yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya sehingga seluruhnya terbebas dari praktik perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat.

“Kedisiplinan merupakan budaya kerja, integritas yang utama. Jika itu sudah menjadi darah daging kita, selebihnya hanya administrasi saja. Ketika integritas kuat, selanjutnya adalah komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik, baik untuk internal dan eksternal,” ujar Slamet.

Ia mencontohkan Kepala Bapas (Kabapas) sebagai contoh dan teladan. Maka, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada istilah emban cindhe emban siladan. Artinya, yang satu digendong menggunakan kain sutera, yang lain digendong menggunakan sembilu yang bisa mencelakai atau arti sesungguhnya perlakuan diskriminatif atau membeda-bedakan.

“Wajib hukumnya mengembangkan diri, melakukan terobosan baru dalam pelayanan,” ajak Slamet.

Tak lupa, ia mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bapas Yogyakarta dalam mendukung restorative justice bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang didukung penuh seluruh ASN bapas, baik pejabat struktural, JFT, maupun JFU.

Sementara itu, Kabapas Yogyakarta, Muhammad Ali Syeh Banna, mengatakan penguatan tersebut menegaskan tekad jajarannya untuk meraih WBK. “Besok kami tampil pertama kali dalam penilaian TPN. Panguatan hari ini menjadi dorongan sistem luar biasa. Insyaallah akan menjadi lebih percaya diri untuk memulai kegiatan besok dengan TPN dan yakin akan meraih WBK tahun 2020,” pungkasnya.

Kontributor: Hennyra