Dirjenpas Minta Seluruh Jajaran Pemasyarakatan Siap Berubah dan Benahi Kinerja ke Depan

Jakarta, INFO_PAS – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, meminta seluruh jajaran Pemasyarakatan siap berubah dengan meninggalkan pola lama dan benahi kinerja ke depan. Hal ini disampaikan Dirjenpas kepada 149 pejabat manajerial yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Pemasyarakatan serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Selasa (23/9).

Mashudi mengingatkan arah kebijakan nasional dari Asta Cita Presiden RI yang diturunkan ke dalam 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi dasar pelaksanaan tugas. “Pemasyarakatan adalah lembaga yang melayani, mendidik, membimbing, dan mengembalikan Warga Binaan ke masyarakat,“ tegasnya.

Untuk itu, Dirjenpas meminta jajaran Pemasyarakatan tetap solid dalam pelaksanaan tugas. "Permasalahan di lingkungan Pemasyarakatan umumnya terjadi karena kurang kompaknya jajaran mulai dari pimpinan hingga staf,“ tuturnya seraya mengidentifikasi beberapa sumber masalah yang harus diselesaikan dengan membangun kerja sama dan rasa kekeluargaan.

Terkait pengadaan Bahan Makanan (BAMA), ia meminta vendor BAMA harus berasal dari pengusaha lokal, tidak ada lagi yang berbeda domisili. Sementara itu, pembangunan fisik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) harus diselesaikan sesuai kontrak.

“Jangan menandatangani kontrak sebelum pekerjaan selesai karena pelanggaran akan diproses hukum,“ tegas Mashudi.

Tak lupa, Dirjenpas mengingatkan Kepala Kanwil Ditjenpas agar mengelola Eselon V ke bawah dengan tetap melaporkan ke Kantor Pusat Ditjenpas. Ia juga mengingatkan kembali larangan handphone dan narkoba. 

“Tidak ada toleransi terhadap peredaran handphone dan narkoba di Lapas/Rutan. Pelanggar akan dipindahkan langsung ke Nusakambangan,“ tegasnya.

Selanjutnya, para Ka. UPT Pemasyarakatan diminta segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat untuk membangun komunikasi aktif pascapelantikan. “Kami harap para pejabat siap mengemban amanah baru, memahami arah kebijakan organisasi, dan mampu menjalankan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab,” pinta Mashudi.

Pada kesempatan ini, peserta juga mengikuti tes Computer Assisted Test dan wawancara psikologis hingga Rabu (24/9). Keduanya dimaksudkan untuk menilai kesiapan mental, kapasitas manajerial, dan integritas pejabat sebelum mereka resmi dilantik.

Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi di mana pejabat baru dipersiapkan untuk memahami regulasi terbaru, strategi organisasi, dan tuntutan kerja yang dinamis di lapangan. Diharapkan melalui pengarahan dan penguatan ini terbangun kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan solid. Hal ini penting untuk memperkuat pelaksanaan tugas Pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. (df)