Pengadaan Bama 2026, Ditjenpas Dorong Mutualisme Vendor Lokal untuk Makanan Warga Binaan

Jakarta, INFO_PAS - Persiapkan pengadaan Bahan Makanan (Bama) Warga Binaan tahun 2026, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) laksanakan sosialisasi penyediaan bahan makanan melalui e-katalog V-6 kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia yang terhubung secara virtual, Senin (10/11). Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi.

Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pemenuhan Bama harus berasal dari vendor penyedia lokal guna mendukung program Asta Cita Presiden RI, salah satunya mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah. “Mulai tahun 2026, Bama Warga Binaan harus berasal dari vendor lokal. Nantinya 5% dari total nilai kontrak Bama vendor diambil dari hasil ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Lapas dan Rutan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan simbiosis mutualisme,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mashudi meminta seluruh UPT segera mengirimkan data atau analisis indeks harga Bama lokal. Pejabat Pembuat Komitmen juga diminta segera berkoordinasi dengan LKPP terkait pengadaan.

“Koordinasi yang baik antara UPT dengan LKPP akan mempercepat proses pengadaan Bama serta memastikan transparansi dan efisiensi,” tambahnya.

Selanjutnya, Direktur PKN I.C Badan Pemeriksa Keuangan, Ida Irawati, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi pengadaan. “Pengawasan ketat akan memastikan setiap pengadaan berjalan akuntabel dan sesuai prosedur sekaligus mendukung transparansi penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan LKPP menjelaskan e-katalog V-6 memungkinkan UPT memilih vendor lokal sesuai spesifikasi dan harga, serta mempermudah pelaporan dan evaluasi pengadaan secara real-time. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan contoh mekanisme pengadaan Bama yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Karawang menggunakan mekanisme lelang dan e-purchasing.

Dengan sosialisasi ini, Ditjenpas dan LKPP berharap pengadaan Bama Warga Binaan berjalan lebih efisien, transparan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal sehingga tercipta sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak. (fjr)