Kedatangan Ombudsman Jatim Bekali LPP Malang Menuju WBK
Malang, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang kedatangan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, DR. Agus Widiarta, Senin (7/5). Ia bermaksud memberikan sosialisasi. Hal ini mengingat Lapas Perempuan Malang merupakan kandidat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “Selamat kepada Lapas Perempuan Malang yang telah ditunjuk sebagai peserta WBK. Jika status WBK tercapai akan memberikan kebanggaan tersendiri. Secara ekonomi tunjangan kinerja Bapak/Ibu juga akan meningkat,†ujar Agus. Kepala Lapas Perempuan Malang, Anis Joeliati, sangat antusias dengan kedatangan perwakilan dari Ombudsman Provinsi Jawa Timur guna memberikan masukan demi tercapainya WBK. Ia juga menyampaikan jumlah petugas, penghuni, sarana dan prasarana, serta fasilitas di Lapas Perempuan Malang sebagai syarat Instansi yang terpilih sebagai WBK. “Semoga kedatangan Bapak bisa lebih memberikan motivasi dan dukungan bagi Lapas Perem
Malang, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang kedatangan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, DR. Agus Widiarta, Senin (7/5). Ia bermaksud memberikan sosialisasi. Hal ini mengingat Lapas Perempuan Malang merupakan kandidat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Selamat kepada Lapas Perempuan Malang yang telah ditunjuk sebagai peserta WBK. Jika status WBK tercapai akan memberikan kebanggaan tersendiri. Secara ekonomi tunjangan kinerja Bapak/Ibu juga akan meningkat,†ujar Agus.
Kepala Lapas Perempuan Malang, Anis Joeliati, sangat antusias dengan kedatangan perwakilan dari Ombudsman Provinsi Jawa Timur guna memberikan masukan demi tercapainya WBK. Ia juga menyampaikan jumlah petugas, penghuni, sarana dan prasarana, serta fasilitas di Lapas Perempuan Malang sebagai syarat Instansi yang terpilih sebagai WBK.
“Semoga kedatangan Bapak bisa lebih memberikan motivasi dan dukungan bagi Lapas Perempuan Malang agar lebih baik dalam melengkapi setiap variabel penilaian sehingga predikat WBK bisa tercapai,†harap Anis.
Saat menyampaikan materi sosialisasi, Agus Widiarta menjelaskan tentang metode yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penilaian WBK. Salah satunya adalah “Mystery Shopping“ yang pelakunya disebut dengan “Shopperâ€.
[caption id="attachment_60462" align="aligncenter" width="300"]
sosialisasi WBK di LPP Malang[/caption]
Sebagai informasi, masing-masing perwakilan yang ditunjuk dari Ombudsman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di suatu instansi akan mendatangi masing-masing instansi itu secara diam-diam dengan membawa kamera tersembunyi untuk mengetahui adanya maladministrasi dalam sebuah instansi tersebut.
Menurutnya, cara mencegah terjadinya maladministrasi dalam suatu instansi adalah dengan mematuhi kewajiban yang tertuang dalam UU No. 25 /2009 tentang Pelayanan Publik, pengawasan internal yang kuat, perubahan perilaku, dan memenuhi hak masyarakat. Adapun variabel penilaian terbagi menjadi sembilan variabel, diantaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasaranan fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi, moto pelayanan, dan atribut.
“Saya sangat mengapresiasi dengan seluruh kegiatan yang sudah terlaksana di Lapas Perempuan Malang. Sepertinya sembilan variabel sebagai syarat penilaian WBK sudah ada di sini. Tidak salah bila Lapas Perempuan Malang masuk dalam seleksi sebagai peserta WBK karena selain sangat tertib dalam peraturan, juga termasuk nit kerja yang berprestasi dalam tertib administrasi, kebersihan lingkungan, serta fasilitas yang memadai  sehingga bisa dijadikan kebanggaan dan mendapat nilai plus dalam penilaian seleksi nantinya,†puji Agus.
Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatangana deklarasi zona integritas menuju WBK oleh seluruh pegawai Lapas Perempuan Malang, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat umum sebagai bukti bahwa masyarakat juga ikut mengawasi dan menilai apakah Lapas Perempuan Malang layak menyandang predikat sebagai WBK.
Kontributor: Lapas Perempuan Malang
sosialisasi WBK di LPP Malang[/caption]
Sebagai informasi, masing-masing perwakilan yang ditunjuk dari Ombudsman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di suatu instansi akan mendatangi masing-masing instansi itu secara diam-diam dengan membawa kamera tersembunyi untuk mengetahui adanya maladministrasi dalam sebuah instansi tersebut.
Menurutnya, cara mencegah terjadinya maladministrasi dalam suatu instansi adalah dengan mematuhi kewajiban yang tertuang dalam UU No. 25 /2009 tentang Pelayanan Publik, pengawasan internal yang kuat, perubahan perilaku, dan memenuhi hak masyarakat. Adapun variabel penilaian terbagi menjadi sembilan variabel, diantaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasaranan fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi, moto pelayanan, dan atribut.
“Saya sangat mengapresiasi dengan seluruh kegiatan yang sudah terlaksana di Lapas Perempuan Malang. Sepertinya sembilan variabel sebagai syarat penilaian WBK sudah ada di sini. Tidak salah bila Lapas Perempuan Malang masuk dalam seleksi sebagai peserta WBK karena selain sangat tertib dalam peraturan, juga termasuk nit kerja yang berprestasi dalam tertib administrasi, kebersihan lingkungan, serta fasilitas yang memadai  sehingga bisa dijadikan kebanggaan dan mendapat nilai plus dalam penilaian seleksi nantinya,†puji Agus.
Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatangana deklarasi zona integritas menuju WBK oleh seluruh pegawai Lapas Perempuan Malang, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat umum sebagai bukti bahwa masyarakat juga ikut mengawasi dan menilai apakah Lapas Perempuan Malang layak menyandang predikat sebagai WBK.
Kontributor: Lapas Perempuan Malang
What's Your Reaction?
