Komnas HAM Tinjau Pelaksanaan Pemilu di Lapas Ambon

Maluku, INFO_PAS - Perwakilan Komnas HAM Maluku, Linda Holle, meninjau proses pemungutan sura di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon. Peninjauan ini dilaksanakan pada Rabu (17/4) pukul 13.00 WIT. Kedatangan perwakilan Komnas HAM Maluku disambut langsung oleh Kepala Lapas Ambon, La Samsudin. Peninjauan ini bertujuan memastikan kegiatan pemilihan umum (pemilu) benar-benar terselenggara dengan kondusif sehingga hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas (WBP) dapat teraspirasikan dengan baik. "Kami melakukan proses pemantauan ini karena pemilu ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang berkaitan erat dengan HAM,” kata Linda. [caption id="attachment_77903" align="aligncenter" width="300"] peninjauan pemilu[/caption] Komnas HAM menyatakan pemilu yang merupakan buah dari siste

Komnas HAM Tinjau Pelaksanaan Pemilu di Lapas Ambon
Maluku, INFO_PAS - Perwakilan Komnas HAM Maluku, Linda Holle, meninjau proses pemungutan sura di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon. Peninjauan ini dilaksanakan pada Rabu (17/4) pukul 13.00 WIT. Kedatangan perwakilan Komnas HAM Maluku disambut langsung oleh Kepala Lapas Ambon, La Samsudin. Peninjauan ini bertujuan memastikan kegiatan pemilihan umum (pemilu) benar-benar terselenggara dengan kondusif sehingga hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas (WBP) dapat teraspirasikan dengan baik. "Kami melakukan proses pemantauan ini karena pemilu ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang berkaitan erat dengan HAM,” kata Linda. [caption id="attachment_77903" align="aligncenter" width="300"] peninjauan pemilu[/caption] Komnas HAM menyatakan pemilu yang merupakan buah dari sistem demokrasi menganut kesetaraan. Oleh karena itu, negara harus menjamin warga yang sudah punya hak memilih. Seseorang yang belum punya e-KTP bukan berarti tidak dapat memilih. Soal surat keterangan (suket), Komnas HAM juga menyoroti hak warga yang hanya bisa memilih presiden, padahal tiap warga berhak menyampaikan aspirasi suara di tingkat legislatif. “Kami berharap pemerintah pusat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan afirmatif sebab pemenuhan hak pilih WBP memerlukan penanganan khusus dan tidak bisa disamakan dengan penanganan ke masyarakat umum, khususnya menyangkut urusan perolehan KTP elektronik atau suket,” harap Linda. Pihak lapas pun berjanji akan memastikan hak memilih seluruh WBP terpenuhi untuk pemilu mendatang.     Kontributor: Lapas Ambon

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0