Pastikan Transparansi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Ditjenpas Gelar Lokakarya Kehumasan

Sentul, INFO_PAS – Guna memastikan transparansi penyelenggaraan Pemasyarakatan dan keterbukaan informasi publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus meningkatkan kinerja kehumasan. Bekerja sama dengan Search for Common Ground (SfCG), Ditjenpas melaksanakan Lokakarya Penyusunan Teknik dan Strategi Komunikasi mulai Minggu (11/12) hingga Selasa (13/12) di Sentul, Jawa Barat.

Lokakarya ini dilaksanakan untuk merumuskan teknik dan strategi komunikasi Pemasyarakatan dengan melibatkan beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Perumusan strategi komunikasi ini difokuskan pada penyusunan Pesan Kunci (Key Messages), Manajemen Krisis Komunikasi, Public and Media Relations Protocols, serta Marking and Branding.

Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, menuturkan lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan dan Pelatihan 50 UPT Percontohan Manajemen Krisis Pemasyarakatan yang dilaksanakan tanggal 8-10 November 2022. “Di era keterbukaan informasi publik, Humas memegang peranan penting. Humas menjadi garda informasi terdepan yang menghubungkan Pemasyarakatan sebagai institusi pemerintahan dengan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rika menjelaskan Humas juga memegang peranan penting dalam memastikan informasi yang beredar di masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mengelola situasi krisis yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Ke depan, strategi komunikasi ini akan menjadi pedoman atau guideline dalam menjalankan fungsi teknis kehumasan, baik di tingkat wilayah maupun di UPT Pemasyarakatan,” tambahnya seraya berharap strategi ini membantu Pemasyarakatan menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan.

Lokakarya ini diikuti perwakilan Humas Ditjenpas, sejumlah Kepala UPT Pemasyarakatan, dan Country Director SfCG, Bahrul Wijaksana, selaku narasumber. “Strategi komunikasi dibutuhkan agar Pemasyarakatan di pusat maupun wilayah memiliki standar yang sama dalam penyelenggaraan tugas kehumasan,” ucap Bahrul. (O2/afn)