Pemerintah Diminta Realisasikan BAPASNAS

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, mengapresiasi ide pembentukan Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapasnas) yang dicetuskan oleh mantan direktur jenderal pemasyarakatan Handoyo Sudrajat. Menurut politikus Golkar itu, pemerintah harus merealisasikan pembentukan Bapasnas. "Apa salahnya ide brilian itu dilaksanakan. Ini supaya lembaga pemasyarakatan (lapas) semakin steril," kata Ruhut saat dihubungi Republika, Rabu (6/5). Menurut Ruhut, memang diperlukan suatu badan yang khusus untuk menangani lapas secara profesional. Karena, permasalahan lapas saat ini tak cukup kuat ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ruhut menyarankan, pembantu presiden, khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, agar menjemput bola merealisasikan ide tersebut. Jika tidak, ide tersebut hanya akan menjadi wacana yang tak pernah terealisasikan. Sebelumnya, Handoyo Sudrajat membongkar alasannya mundur dari posisi direktur jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tidak turunnya anggaran biaya pengamanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan alasan pokok. Handoyo mengatakan, alasan utama yang mendasarinya mundur, yakni tak dibentuknya Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapasnas). Badan tersebut telah diusulkan sejak era Menkumham Amir Syamsudin. Namun, kata dia, sampai tujuh bulan era kepemimpinan baru, badan tersebut tak kunjung juga dibentuk. "Yang fundamental masalah ini (Bapasnas)," kata Handoyo dalam keterangan resminya, di kantor Ditjen Pemasyarakatan, Selasa (5/5). Menurut Handoyo, pembentukan Bapasnas telah diusulkan sejak era Amir Syamsudin. Usulan tersebut didasari atas hasil audit kelembagaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) waktu itu serta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Handoyo mengaku telah menyiapkan draf surat pengantar Kemenkumham, draf perpres, dan berkas lainnya. Bahkan, dia mengaku sempat diundang oleh tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla untuk berbicara terkait hal itu. Komunikasi dengan Kemenpan sekarang juga terus dilakukan. Namun, harapan itu tak bersambut. Saat pengumuman perubahan nomenklatur, yang muncul hanya Badan Ekonomi Kreatif. "Saya sudah sampaikan sejak era Pak Amir bahwa konsep dasarnya membangun Bapasnas karena kondisi (buruknya lapas) ini sudah 11 tahun terjadi dan muncul berulang karena hal mendasar tidak terselesaikan," kata dia. Menurutnya, Bapasnas diusulkan untuk menjadi badan mandiri di luar Kemenkumham. Badan ini diusulkan akan berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. "Jadi, kami usulkan perlu ada single cash management information system untuk memudahkan Menkopolhukam lakukan koordinasi," ujar dia. rep: Mas Alamil Huda ed: Muhammad Hafil   sumber: http://www.republika.co.id