Pendampingan Dan Penguatan Menuju Zona Integritas WBK Satker Lapas Narkotika Karang Intan

Banjarmasin, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Supari, beserta pejabat dan pegawai Lapas Narkotika yang tergabung dalam tim kerja WBK, hadiri kegiatan Pendampingan dan Penguatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Selasa (9/4). Kegiatan pendampingan dan penguatan ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen dan Widyaiswara Ahli Utama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Haru Tamtomo serta para anggota pendamping teknis dari Tim Kerja WBK Pusat Wilayah II, yang akan mendampingi satuan kerja menuju WBK pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Ferdinand Siagian, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan berorientasi terhadap kepuasan masyarakat, juga menegaskan pentingnya pembangunan zona integritas pada satuan kerja guna mewujudkan reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkesinambungan. “Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas, diharapkan satuan kerja dapat meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkesinambungan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public,” ucapnya. Sementara itu, Min Usihen, dalam paparannya menyampaikan pentingnya komitmen semua pihak dalam mewujudkan satuan kerja dengan berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari pimpinan dan seluruh jajarannya. “Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk wewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tidak bisa hanya jajarannya yang berkomitmen, atau sebaliknya, namun harus komitmen Bersama,” tuturnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Supari, menyambut baik adanya kegiatan pendampingan dan penguatan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju satuan kerja berpredikat WBK ini, terlebih Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat tersebut. “Sejauh ini kita telah melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju zona integritas satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Dengan adanya pendampingan dan penguatan ini, sangat posifit bagi tim kerja WBK Lapas Narkotika untuk semakin memaksimalkan langkah menuju WBK di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan,” tutupnya Selanjutnya, dilakukan pendampingan dan penguatan menuju zona integritas satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi oleh tim kerja WBK Pusat Wilayah II kepada tim kerja WBK satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI, para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kalimantan Selatan.   Kontributor : Arbiansyah