Penyuluh Hukum & Reintegrasi: Antara Harapan & Kenyataan

Sistem Pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah meninggalkan paradigma pembalasan (retributif) menuju paradigma pembinaan (rehabilitatif). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir: Warga Binaan tidak sekadar menyelesaikan hukuman, melainkan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pembinaan tersebut. Namun, pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius adalah: apakah penyuluhan hukum mampu membuat Warga Binaan untuk hidup kembali di tengah masyarakat? Atau ia hanya memenuhi target administrasi tanpa menyentuh substansi perubahan?

Antara Ideal dan Realitas
Secara ideal, penyuluhan hukum membentuk kesadaran hukum (legal awareness), membekali hak dan kewajiban, serta mencegah pengulangan pelanggaran. Dalam konteks Pemasyarakatan, fungsi ini sangat strategis karena menyasar individu yang paling rentan terhadap residivisme.

Dalam realitasnya, penyuluhan hukum di lingkungan Pemasyarakatan masih menghadapi kesenjangan yang cukup tajam antara konsep ideal dan realitas lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Pertama, metode penyuluhan masih didominasi oleh pola ceramah satu arah. Meskipun dalam beberapa kegiatan dibuka sesi tanya jawab, dinamika yang terjadi sering kali tidak mencerminkan dialog yang hidup. Warga Binaan cenderung mengajukan pertanyaan yang bersifat normatif, bahkan dalam banyak kasus harus didorong terlebih dahulu untuk bertanya. Akibatnya, interaksi yang terjadi lebih bersifat formalitas daripada proses pembelajaran substantif.

Kedua, materi penyuluhan masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan diferensiasi karakteristik Warga Binaan. Dalam satu sesi, materi yang sama dapat disampaikan kepada pengguna narkotika, pelaku tindak pidana ringan, hingga pelaku kejahatan berat. Pendekatan yang seragam ini mengabaikan latar belakang sosial, motif kejahatan, dan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok sehingga efektivitas penyuluhan menjadi terbatas.

Ketiga dan yang paling krusial, evaluasi keberhasilan penyuluhan masih bertumpu pada indikator kegiatan, bukan pada perubahan perilaku. Keberhasilan sering diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau jumlah peserta yang hadir, bukan dari sejauh mana terjadi peningkatan kesadaran hukum atau perubahan sikap Warga Binaan. Di sisi lain, harus diakui sebagian besar penyuluh belum memiliki kapasitas maupun instrumen yang memadai untuk melakukan pemantauan perubahan perilaku secara berkelanjutan. Akibatnya, penyuluhan hukum kerap berhenti pada transfer pengetahuan, tanpa pernah menyentuh level transformasi perilaku yang sesungguhnya dibutuhkan.

Kelemahan Epistemologis: Pengetahuan Bukan Perilaku
Di sinilah letak kelemahan mendasar yang sering diabaikan: ilmu hukum dan psikologi hukum memberitahu kita bahwa pengetahuan tentang hukum tidak otomatis menghasilkan kepatuhan hukum. Perilaku manusia dibentuk oleh kombinasi kompleks antara emosi, kebiasaan, lingkungan sosial, dan insentif nyata, bukan semata-mata oleh pemahaman normatif.

Konsep prisonisasi yang dikemukakan Donald Clemmer relevan di sini: selama masa penahanan, Warga Binaan justru menginternalisasi subkultur penjara yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial mainstream. Artinya, makin lama seseorang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), makin besar risiko mereka justru makin jauh dari kesiapan reintegrasi, bukan sebaliknya. Penyuluhan hukum yang berlangsung dalam lingkungan yang sama tanpa memperhatikan dinamika psikologis ini akan kehilangan efektivitasnya secara struktural.

Selain itu, teori labeling (Becker, Lemert) menunjukkan stigma sosial terhadap mantan Warga Binaan menciptakan hambatan reintegrasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penambahan pengetahuan hukum. Seseorang yang memahami hak-haknya tetap akan kesulitan mengaksesnya ketika masyarakat menolak kehadirannya, ketika akses pekerjaan tertutup, dan ketika jaringan sosialnya telah putus.

Faktor Penghambat Reintegrasi yang Sistemik
Penulis menemukan setidaknya ada tiga faktor struktural yang menghambat keberhasilan reintegrasi sosial Warga Binaan. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk hambatan yang kompleks.

Pertama, stigma sosial yang melekat pada mantan Warga Binaan tidak dapat dihapus hanya melalui pendekatan individual. Dalam praktiknya, penolakan sosial sering kali terjadi, bahkan sebelum individu tersebut memiliki kesempatan untuk membuktikan perubahan dirinya.

Kedua, kerentanan psikologis pascapenahanan menjadi tantangan yang tidak kalah serius. Rendahnya kepercayaan diri, disorientasi identitas, serta dampak dari proses prisonisasi menyebabkan banyak Warga Binaan mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan proses perubahan tidak cukup hanya dengan pemberian pengetahuan hukum, tetapi memerlukan pendampingan yang berkelanjutan.

Ketiga, keterbatasan akses ekonomi dan tertutupnya pasar kerja bagi mantan Warga Binaan menciptakan tekanan yang sangat nyata. Dalam banyak kasus, kegagalan reintegrasi bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan karena ketiadaan pilihan hidup yang layak. Di Indonesia, mantan Warga Binaan sering kali mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menunjukkan riwayat tindak pidana. Catatan kriminal ini sering menjadi alasan perusahaan, terutama di sektor tertentu, untuk menolak pelamar kerja.

Reintegrasi: Tanggung Jawab Bersama, Bukan Beban Satu Pihak
Perlu ditegaskan keberhasilan reintegrasi sosial bukan merupakan tanggung jawab bersama. Penyuluh berperan sebagai fasilitator kesadaran hukum yang menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang lebih luas dan kompleks. Dalam praktiknya, penulis juga menyadari  peran tersebut memiliki keterbatasan, baik dari sisi waktu untuk menjangkau sebanyak-banyaknya Warga Binaan, kapasitas untuk menguasai semua bidang yang dibutuhkan untuk perbaikan Warga Binaan, maupun jangkauan intervensi yang terbatas.

Reintegrasi sosial pada dasarnya merupakan proses multipihak yang membutuhkan sinergi antara Lapas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif dari seluruh elemen tersebut, upaya pembinaan akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Bagi Lapas, diperlukan perubahan dalam cara mengevaluasi keberhasilan program. Indikator kuantitatif berupa jumlah kegiatan perlu diimbangi dengan indikator kualitatif yang mengukur perubahan perilaku dan keberhasilan reintegrasi secara nyata. Program pembinaan juga perlu dirancang secara integratif dengan melibatkan pendekatan hukum, psikologi, dan pekerjaan sosial secara bersamaan walau dengan berbagai keterbatasan.

Bagi PK, penguatan peran dalam pendampingan pascabebas menjadi krusial. Proses pembinaan tidak berhenti ketika Warga Binaan keluar dari Lapas, melainkan justru memasuki fase paling menentukan. Warga Binaan memiliki peluang besar untuk kembali melakukan kesalahannya.

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, diperlukan langkah afirmatif untuk membuka akses ekonomi bagi mantan Warga Binaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja, akses terhadap permodalan usaha, dan kebijakan yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proses reintegrasi.

Bagi masyarakat, stigma sosial yang selama ini melekat perlu dikurangi melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Masyarakat perlu diposisikan bukan hanya sebagai pihak yang menilai, tetapi juga sebagai bagian dari solusi. Dalam masalah ini, pemberdayaan mantan Warga Binaan dalam berbagai kegiatan sosial menjadi salah satu alternatif kegiatan yang bisa mengubah stigma masyarakat terhadap mantan Warga Binaan.

Penutup
Penyuluhan hukum merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum Warga Binaan, namun ini bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial. Selama evaluasi masih berfokus pada kegiatan, selama pendampingan belum berlanjut secara optimal setelah masa bebas, dan selama masyarakat masih menutup ruang penerimaan. Maka, upaya pembinaan akan selalu menghadapi keterbatasan yang sama.

Pada akhirnya, reintegrasi sosial bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan bagaimana sistem dan masyarakat memberikan ruang bagi perubahan itu sendiri.

Penulis: Haris (Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Kanwil Ditjenpas Kalisel)