Rakor Kemenimipas, Pemasyarakatan Siap Wujudkan Budaya Kerja PRIMA

Jakarta, INFO_PAS – Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali menuai apresiasi. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (4/8), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, menyampaikan penghargaan atas capaian reformasi birokrasi Pemasyarakatan yang dinilai signifikan dan konsisten.

Sebanyak 163 satuan kerja (satker) Pemasyarakatan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Sementara itu, delapan satker lainnya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kemenimipas atas kinerja dan prestasi yang diraih, baik di tingkat nasional maupun internasional, sejak kementerian ini dibentuk,” ujar Agus.

Rakor bertema “Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA” ini menjadi ruang konsolidasi strategis jajaran manajemen Kemenimipas. Menteri Agus menegaskan nilai-nilai PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—harus menjadi budaya kerja bersama. “PRIMA bukan sekadar slogan, tetapi panggilan aksi nyata,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Profesional berarti seluruh tugas dilaksanakan dengan landasan keilmuan, ketepatan teknis dan taktis, serta menjunjung etika dan moral yang tinggi. Responsif tercermin dalam pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara konkret. Integritas menekankan pada kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bentuk tanggung jawab publik. Modern menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memutakhirkan sistem dan sarana pendukung pelayanan. Sementara itu, akuntabel mengharuskan setiap kebijakan dan langkah kerja dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenimipas juga meluncurkan identitas kelembagaan baru sebagai simbol semangat transformasi. Identitas tersebut mencakup peresmian pakaian dinas, pengenalan mars Kemenimipas, dan deklarasi nilai-nilai PRIMA yang diperkuat dengan yel-yel kelembagaan. Kehadiran elemen-elemen baru ini bukan sekadar pembaruan visual, melainkan penegasan arah perubahan budaya kerja di seluruh lini organisasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan arahan. Ia menyatakan transformasi manajemen merupakan syarat mutlak keberhasilan kelembagaan baru.

“Transformasi bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan. Kita membutuhkan sistem manajemen yang efisien, tepat guna, dan mampu mendukung percepatan program unggulan seperti digitalisasi layanan publik,” ungkapnya seraya menekankan pentingnya optimalisasi anggaran, efisiensi sumber daya, dan penguatan kolaborasi antarunit kerja.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyoroti Pemasyarakatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam penguatan kelembagaan lima tahun ke depan. Ia menyebutkan kebijakan diarahkan pada pembangunan Lembaga Pemasyarakatan modern berstandar keamanan tinggi, penguatan sistem rehabilitasi Narapidana, pemberdayaan Warga Binaan, dan penerapan konsep smart prison berbasis teknologi.

“Kita ingin menghadirkan Pemasyarakatan yang humanis, namun tetap memiliki standar keamanan maksimal,” tegas Silmy.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, dalam laporannya menyampaikan rakor ini diselenggarakan sebagai forum untuk menyelaraskan arah dan prioritas manajerial Kemenimipas.

“Nilai-nilai PRIMA tidak boleh berhenti di permukaan. Mereka harus masuk ke cara kita berpikir, merencanakan, dan bertindak dalam program manajemen,” ujarnya.

Melalui forum ini, Kemenimipas mempertegas komitmen terhadap reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan berdampak nyata. Pemasyarakatan, sebagai salah satu pilar utama, terus diharapkan menjadi contoh penerapan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel. (afn)