Amir Syamsuddin: Syarat Bebas Bersyarat Tak Perlu Akumulatif

Jakarta - Untuk pembebasan bersyarat (PB) pada tindak pidana khusus, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan persyaratan tersebut seharusnya tidak perlu akumulatif.

Dalam PP No 99 tahun 2012 diatur bahwa PB narapidana dengan tindak pidana khusus seperti narkotika, teroris, korupsi, dan trafficking harus memenuhi sejumlah standar. Yakni berkelakuan baik, telah melaksanakan 2/3 dari masa tahanan, membayar denda, dan menjadi justice collaborator bagi penegak hukum pada kasusnya.

"Di dalam PP 99 2012, ada ketentuan seorang warga binaan bisa menikmati bebas bersyarat manakala berkelakuan baik, telah melaksanakan 2/3 masa tahanan, membayar denda, dan justice collaborator," uja

Amir Syamsuddin: Syarat Bebas Bersyarat Tak Perlu Akumulatif
Jakarta - Untuk pembebasan bersyarat (PB) pada tindak pidana khusus, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan persyaratan tersebut seharusnya tidak perlu akumulatif.

Dalam PP No 99 tahun 2012 diatur bahwa PB narapidana dengan tindak pidana khusus seperti narkotika, teroris, korupsi, dan trafficking harus memenuhi sejumlah standar. Yakni berkelakuan baik, telah melaksanakan 2/3 dari masa tahanan, membayar denda, dan menjadi justice collaborator bagi penegak hukum pada kasusnya.

"Di dalam PP 99 2012, ada ketentuan seorang warga binaan bisa menikmati bebas bersyarat manakala berkelakuan baik, telah melaksanakan 2/3 masa tahanan, membayar denda, dan justice collaborator," ujar Amir di kantor Kemenkumham, Jl. HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (3/9/2014).

Amir pun punya pendapat lain. Menurutnya persyaratan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan semua secara bertumpuk atau akumulatif.

"Bagi saya ini tidak perlu akumulatif. Jika sudah melakukan justice collaborator, tidak perlu menjalankan 2/3 masa tahanan. Tapi ini menurut saya tapi dalam PP tetap berlaku," tukas politisi Demokrat ini.

Kemenkumham menuai kritik karena memberikan PB kepada Hartati Murdaya. KPK menyebut PB tersebut tidak sesuai aturan karena rekomendasi sebagai justice collaborator sebagai persyaratan PB Hartati ditolak KPK.   Sumber: http://news.detik.com/

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0