Bersama Tim Setjen, Lapas Perempuan Malang Susun Standar Kompetensi Teknis

Malang, INFO_PAS – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang melakukan penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) untuk diterapkan di lapas tersebut, Jumat (24/2). Penyusunan standar tersebut juga melibatkan tim dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Rumah Tahanan Negara Perempuan Surabaya. “Semoga pelaksananaan kegiatan dalam penyusunan SKT ini bisa berjalan dengan baik, khususnya di Lapas Perempuan Malang,” harap Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Malang, Anis Joeliati. Ketia Tiim dari Setjen Kemenkumham, Hestu, menjelaskan penyusunan SKT merupakan kelanjutan dari Standar Managerial yang telah tersusun sebelumnya. “Untuk bisa menjadi seorang Kalapas, pengalaman dan kemampuan harus benar-benar menjadi skala prioritas. Begitu juga bagi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas harus mengikuti beberapa pelatihan sebagai syarat minimal dalam memangku jabatan tersebut,” tuturnya. Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pembinaan pegawai berbasis kompetensi dimana Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham akan menyelenggarakan penyusunan SKT jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dengan melaksanakan tahapan identifikasi fungsi organisasi serta mengkonfirmasi tugas masing-masing jabatan untuk dituangkan dalam unit kompetensi. Tahapan identifikasi menggunakan metode wawancara dengan pemangku jabatan dalam pengambilan data dan informasi mengenai SKT, sedangkan wawancara dilakukan di masing-masing sub seksi. Wahyu Andayati selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik mendapat kesempatan wawancara dengan salah satu anggota tim dari Ditjen Imigrasi, Nurudin, yang mempersilahkan Wahyu untuk mengajukan ide atau gagasan. “Kira-kira pelatihan apa saja yang diperlukan di sub seksi Anda untuk bisa memenuhi standar kompetensi teknis di Lapas Perempuan Malang ini?” tanya Nurudin. Wahyu pun menjawab pihaknya memerlukan Pelatihan Orientasi Pemasyarakatan, Pelatihan Assessment tentang kebutuhan pembinaan dan resiko tentang pengulangan tindakan pidana lagi, Pelatihan Penatalaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan, serta Pelatihan Pencatatan Sidik jari Warga Binaan Pemasyarakatan. “Khususnya di seksi registrasi,” terangnya.     Kontributor: Lapas Perempuan Malang