Bertekad Raih WBK, Lapas Polewali Siap Diawasi

Polewali, INFO_PAS - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Polewali, Abdul Waris, memimpin Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (29/1) di Aula Nusantara Lapas Polewali. Komitmen Lapas Polewali Menuju Zona Integritas WBK diawali dengan deklarasi yang ditanda tangani seluruh pejabat struktural serta diikuti seluruh petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Polewali.

Isi Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 adalah "Kami Pegawai Kementerian Hukum dan HAM berjanji:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul melalui implementasi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
2. Mengembangkan teamwork dan e-government dalam rangka mewujudkan good governance;
3. Meningkatkn akses layanan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan;
4. Revitalisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law and Human Right Centre,
5. Meningkatkan keramahtamahan (hospitality) dalam pelayanan masyarakat;
6. Menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM."

Hadir pada deklarasi ini antara lain Bupati Polewali Mandar yang diwakili Asisten II, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kepolisian Resor Poliwali Mandar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili Kepala Seksi Pidana Umum, serta perwakilan Komando Daerah Militer 721/Polmas.

Kalapas Polewali, Abdul Waris, berharap seluruh pihak, baik petugas, WBP, maupun pihak eksternal mendukung Lapas Polewali menuju WBK. "Era baru telah kita masuki, yakni era dimana kita sebagai Aparatur Sipil Negara yang melayani, bukan kita yang justru dilayani. Zona Integritas diawali dari diri kita sendiri dengan menjadi role model dan kami menyatakan siap untuk terbuka dan diawasi,” tegasnya.

Zona Integritas WBK memang menjadi perhatian khusus dari seluruh satuan kerja/unit pelaksana di Indonesia. Kementerian Pemnerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi penilai dengan pelbagai syarat dan standar untuk penghargaan WBK/WBBM tersebut.

"Dua poin penting menurut saya yang harus kita lakukan guna mendapat predikat WBK/WBBM adalah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelayanan publik yang prima. Mari sama-sama kita wujudkan dua hal tersebut," ajak Waris.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, Lukman Umar, memberikan tantangan bagi Lapas Polewali untuk menjaga komitmen yang dideklarasikan. “Kami siap untuk mengawasi segala bentuk pelayanan publik yang ada di sini agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Semangat Kalapas harus sama-sama kita dukung menuju Zona Integritas WBK agar jangan sampai hanya sebatas retorika dan tanda tangan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Kajari Polewali Mandar, Andrian Dwi. Pihaknya siap mendukung agar Lapas Polewali memperoleh predikat WBK.

"Kami siap untuk bersama dan mendukung agar Lapas Polewali memperoleh predikat WBK. Semoga sinergi yang kita telah bangun dapat berjalan dengan baik ke depannya,” harap Andrian.

Kontributor: Iswahyu