Canangkan Pembangunan ZI, Ini Harapan Dirjenpas

Jakarta, INFO_PAS – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) perlu menjadi suatu kelanjutan progres pembangunan yang akan terus dilaksanakan. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, dalam Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Ditjenpas, Selasa (23/2).

“Pembangunan ZI harus terus berjalan secara berkesinambungan, bergulir menjadi sebuah budaya organisasi, dan harapannya tentu seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjenpas pantas menyandang predikat WBK/WBBM,” kata Reynhard.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S. Suharmawijaya, Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Razilu, serta para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas.

Dalam sambutannya, Dadan kembali menanamkan bahwa mewujudkan predikat WBK maupun WBBM ini tidak sebatas seremoni, namun juga diperlukan internalisasi. Menurutnya, diperlukan tanggung jawab, kompetensi, norma, serta aturan yang mengiringi kekuatan besar untuk mewujudkan tujuan ini.

“Birokrasi pelayanan publik di Indonesia harus memenuhi aspek komitmen dan integritas yang memastikan program inovasi yang kita punya dapat dirasakan seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, capaian jajaran Pemasyarakatan yang berhasil mendorong 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan predikat WBK dan empat UPT berpredikat WBBM diapresiasi Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi. Meski demikian, Razilu menilai semangat masih perlu dibangun lebih kuat lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni mewujudkan seluruh satuan kerja Pemasyarakatan berhasil mewujudkan ZI.

“Ada atau tidaknya penghargaan dari Kementerian PANRB, pembangunan ZI harus tetap berjalan,” pesan Razilu.

Senada dengan hal itu, Dirjenpas juga menekankan pada jajarannya bahwa pembangunan ZI ini bukan sekadar kontestasi untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM saja. Pihaknya ingin terjadi pembentukan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik di lingkungan Ditjenpas, seperti budaya kerja birokrasi anti korupsi, menghasilkan sumber daya manusia berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas. (prv)