Cara Mengurus PB, CB, dan CMB: Panduan Praktis bagi Keluarga Warga Binaan

Merindukan kepulangan anggota keluarga yang sedang menjalani pidana di Lapas atau Rutan adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap hari mungkin terasa lebih panjang, dan harapan untuk kembali berkumpul bersama menjadi sesuatu yang selalu dinantikan.

Kabar baiknya, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia memberikan kesempatan bagi Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh program Integrasi, yaitu Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Program ini merupakan proses pembinaan agar Warga Binaan kembali beradaptasi secara bertahap dengan kehidupan bermasyarakat.

Sayangnya, masih banyak keluarga yang merasa ragu untuk mengurus hak Integrasi. Sebagian menganggap prosesnya rumit, dipenuhi istilah hukum yang sulit dipahami, bahkan khawatir harus mengeluarkan biaya yang besar.

Padahal, seluruh proses pengurusan hak Integrasi tidak dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini proses usulan yang dilaksanakan melalui sistem digital sehingga lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Kenali Dahulu PB, CB, dan CMB
Ketiga program tersebut sama-sama merupakan hak Integrasi, namun memiliki persyaratan yang berbeda sesuai lamanya pidana yang dijalani. PB diberikan kepada Warga Binaan yang dijatuhi pidana lebih dari 1 tahun 6 bulan. Warga Binaan dapat diusulkan memperoleh PB setelah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan masa 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

CB diperuntukkan bagi Warga Binaan yang dijatuhi pidana paling lama 1 tahun 6 bulan. Pengusulan CB dapat dilakukan setelah menjalani 2/3 masa pidana dengan ketentuan sedikitnya telah menjalani 6 bulan pidana.

Sementara itu, CMB diberikan kepada Warga Binaan yang telah mendekati akhir masa pidananya. Hak ini dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu cuti paling lama 6 bulan.

Mengapa Program ini Dijamin oleh Negara?
Hak Integrasi bukanlah hadiah ataupun bentuk belas kasihan, melainkan hak Warga Binaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi. Landasan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan membina Warga Binaan agar kembali hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan hak Integrasi selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, di antaranya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, usulan hak Integrasi diproses melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara elektronik sehingga setiap tahapan terdokumentasi dengan baik, meningkatkan transparansi, dan memperkecil peluang terjadinya praktik pungutan liar.

Kabar Baik bagi Lansia dan Warga Binaan yang Sakit
Negara juga memberikan perhatian khusus kepada Warga Binaan yang lanjut usia maupun yang menderita sakit berkepanjangan melalui mekanisme Remisi atas Dasar Kepentingan Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023. Pemberian Remisi tersebut dapat mempercepat terpenuhinya persyaratan administratif untuk memperoleh hak Integrasi apabila seluruh persyaratan lainnya juga telah dipenuhi. Fasilitas ini diberikan kepada Warga Binaan yang memenuhi ketentuan, antara lain berusia di atas 70 tahun, menderita sakit berkepanjangan, atau memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Bagi Warga Binaan lanjut usia, keluarga menyiapkan dokumen yang menunjukkan usia, seperti akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya. Apabila dokumen tersebut tidak tersedia, ketentuan yang berlaku tetap memberikan mekanisme pembuktian melalui dokumen resmi yang dimiliki Lapas. Sementara itu, bagi Warga Binaan yang mengalami sakit berkepanjangan, diperlukan surat keterangan dokter yang menerangkan kondisi kesehatannya sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan.

Apa yang Perlu Disiapkan oleh Keluarga?
Peran keluarga sangat penting dalam proses pengusulan hak Integrasi karena salah satu syarat utamanya adalah adanya penjamin yang bersedia bertanggung jawab selama Warga Binaan menjalani masa Integrasi.

Beberapa dokumen yang umumnya perlu disiapkan antara lain:
1.    Surat Pernyataan Jaminan Kesanggupan Keluarga yang menyatakan kesediaan membimbing dan mengawasi Warga Binaan selama menjalani program Integrasi. Format surat dapat diperoleh secara gratis dari petugas Lapas atau Rutan.
2.    Salinan KTP dan Kartu Keluarga penjamin yang masih berlaku.
3.    Surat Pernyataan dari Warga Binaan yang berisi komitmen untuk menaati ketentuan selama menjalani program Integrasi.

Dalam kondisi tertentu, petugas dapat meminta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis perkara atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana Alur Pengurusannya?
Secara umum, proses pengusulan hak Integrasi berlangsung melalui beberapa tahapan berikut:

Tahap 1: Penilaian Pembinaan di Lapas
Perilaku dan perkembangan Warga Binaan dinilai melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Penilaian meliputi kepatuhan terhadap tata tertib, keaktifan mengikuti program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Tahap 2: Penyerahan Dokumen oleh Keluarga
Keluarga menyerahkan dokumen penjamin kepada petugas yang menangani layanan Integrasi di Lapas atau Rutan.

Tahap 3: Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) 
Apabila persyaratan awal telah terpenuhi, usulan akan dibahas dalam Sidang TPP. Selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas akan melaksanakan Litmas melalui kunjungan ke rumah penjamin. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa lingkungan keluarga mendukung proses reIntegrasi Warga Binaan ke tengah masyarakat.

Tahap 4: Penerbitan Surat Keputusan (SK) 
Apabila seluruh persyaratan administratif dan substantif dinyatakan memenuhi ketentuan, usulan diproses melalui SDP hingga diterbitkan SK Integrasi sesuai kewenangan yang berlaku. Setelah SK diterbitkan, Warga Binaan dapat menjalani program Integrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Jangan Pernah Memberikan Uang Kepada Siapa Pun  
Perlu dipahami bahwa hak Integrasi tidak diberikan secara otomatis. Setiap usulan tetap harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan belum terpenuhi, usulan dapat ditunda atau belum dapat disetujui.

Pengurusan PB, CB, maupun CMB kini dilaksanakan melalui mekanisme yang semakin transparan, terdokumentasi, dan memiliki kepastian prosedur. Kunci utamanya adalah Warga Binaan mengikuti pembinaan dengan baik, sementara keluarga aktif melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai penjamin. Pastikan nomor telepon yang dicantumkan selalu aktif agar petugas Bapas dapat menghubungi keluarga ketika diperlukan, terutama dalam proses Litmas.

Yang tidak kalah penting, jangan pernah memberikan uang kepada siapa pun yang menjanjikan percepatan atau kemudahan pengurusan hak Integrasi. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dipungut biaya.

Dengan memahami prosedur yang benar serta berpartisipasi secara aktif, keluarga turut mendukung proses pembinaan dan membantu Warga Binaan kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan taat hukum.

Penulis: Haris (Penyuluh Hukum Ditjenpas Ditjenpas Kalsel)