Ditjen PAS Usulkan 612 Satker Pemasyarakatan Peroleh Predikat WBK dan WBBM

Jakarta, INFO_PAS,- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) resmi mengusulkan 612 satuan kerja (satker) Pemasyarakatan untuk memperoleh predikat  Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Tim Penilai Internal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Pengumuman sekaligus pemberian penghargaan atas keberhasilan pengusulan ke-612 satker tersebut dilakukan secara teleconference dan diikuti Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) seluruh Indonesia, Jumat (24/4).

“Kami usulkan 612 satker, terdiri dari 21 UPT Pemasyarakatan untuk memperoleh predikat WBBM , 590 UPT Pemasyarakatan diusulkan untuk memperoleh predikat WBK, serta satu satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperoleh predikat WBK,” papar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, dalam pelaksanaan teleconference tersebut.

Nugroho berpesan kepada setiap UPT Pemasyarakatan yang telah diusulkan jangan berbangga diri, tetapi menjadikan penghargaan ini sebagai daya dorong untuk bekerja lebih keras lagi.

“Perjuangan masih panjang. Ayo kita buktikan bahwa kita tidak hanya excellent di atas kertas/dokumen, tapi juga perfect dalam implementasi,” ucap Nugroho membakar semangat jajaran Pemasyarakatan seluru Indonesia.

Nugroho optimis satker Pemasyarakatan akan mampu melewati tantangan dan berjuang agar semua layak menyandang predikat WBK dan WBBM.

“Saya sempat berkunjung ke beberapa wilayah dan meninjau UPT Pemasyarakatan setempat. Saya menyaksikan sendiri betapa rekan-rekan petugas Pemasyarakatan memiliki semangat yang sama untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik,” tuturnya.

“Mari senantiasa kita gaungkan nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif kepada seluruh jajaran kita. Meskipun saat ini kita sibuk dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Coronavirus disease (COVID-19), upaya pembangunan Zona Integritas harus tetap berjalan. Justru pada saat inilah integritas kita diuji. Bagaimana kita mengamankan seluruh kebijakan terkait pencegahan COVID-19 dan pada momen inilah kita dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan di tengah wabah pandemi COVID-19,” tutup Nugroho. (NH)