Kakanwil dan Kadivpas Sultra sebagai Saksi dalam Pencangan Zona Integritas  Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara
                            
															
									
								 
								                            
                                                            
                                    
                                         
Kendari, INFO_PAS - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara(Ka.Kanwil Kemenkumha Sultra), Sofyan, bersama  Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, H. Muslim, selaku ketua  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Negeri Sultra. Rabu(20/02).
Kegiatan ini resmi dibuka ditandai dengan pemencetan tombol  yang dilakukan bersama Forkopimda dan dilanjutkan dengan penandatanganan saksi-saksi  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Lingkup Pengadilan Tinggi Negeri.
Harapan terbesar dalam pencanangan ini adalah Seluruh aparatur sipil pengadilan tinggi negara bersama-sama membangun zona integritas individu dan integri                                    
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                                             
                            
                            
    
    
        
            
            
        
        
    
                            
                                 
Kendari, INFO_PAS - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara(Ka.Kanwil Kemenkumha Sultra), Sofyan, bersama  Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, H. Muslim, selaku ketua  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Negeri Sultra. Rabu(20/02).
Kegiatan ini resmi dibuka ditandai dengan pemencetan tombol  yang dilakukan bersama Forkopimda dan dilanjutkan dengan penandatanganan saksi-saksi  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Lingkup Pengadilan Tinggi Negeri.
Harapan terbesar dalam pencanangan ini adalah Seluruh aparatur sipil pengadilan tinggi negara bersama-sama membangun zona integritas individu dan integritas organisasi sehingga menjadi lembaga yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah  Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara   oleh ketua  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  Pencanangan ini sebagai saksinya adalah Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang terdiri dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara,  Ketua Nahdatul Ulama  Sulawesi Tenggara,  Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara,  Ketua Pengurus Kongres  Advokat Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPC Perhimpunan  Advokat Indonesia Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara,  Kepala Perwakilan OMBUDSMAN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, dan  Direktur Utama Kendari Pos.
"Seluruh warga Pengadilan Tinggi Negeri dapat bersama-sama membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM,  serta meminta dukungan segala pihak untuk mewujudkan dan tersealisasi agar masyarakat juga tahu bahwa pengadilan tinggi sudah tidak ada lagi tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," pungkas Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  Charis Mardiyanto.
 
Kontributor : Samsiah