Kanwil Ditjenpas Kalsel Dorong Dukungan DPD RI Optimalkan Kinerja Pemasyarakatan

Banjarmasin, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan (Kalsel) terima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Kalsel, Muhammad Hidayatollah. Kunjungan tersebut untuk serap aspirasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Senin (27/7).

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Erwedi Supriyatno, dalam sambutannya menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah membawa perubahan paradigma Pemasyarakatan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial.

"Pemasyarakatan hari ini bukan lagi sekadar tempat menjalani pidana, tetapi ruang untuk menghadirkan perubahan. Kami terus berupaya menghadirkan Pemasyarakatan yang memanusiakan manusia melalui pembinaan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta penguatan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan," ujarnya.

Erwedi paparkan berbagai capaian pembinaan di Kalsel, mulai dari program kemandirian berupa kerajinan purun, tata boga, pertanian, budidaya maggot, hingga perbengkelan. Selain itu, Program Dapur Sehat Pemasyarakatan di 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah tersertifikasi laik higiene, sementara Dapur Sehat Lapas Kelas IIB Banjarbaru meraih predikat Terbaik I Tingkat Nasional.

Ia juga menjelaskan sejumlah inovasi pembinaan, seperti Pena Warna di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan yang membuka akses pendidikan formal hingga perguruan tinggi bagi Warga Binaan, serta Gerai Produk Hasil Karya Warga Binaan di Lounge Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin sebagai sarana pemasaran hasil pembinaan. Selain itu, berbagai program sosial telah menjangkau lebih dari 3.000 penerima manfaat, termasuk pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis di tiga UPT.

Di sisi lain, Erwedi menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat maupun daerah, antara lain kelanjutan pembangunan Lapas Balangan, penyelesaian sengketa lahan Lapas Banjarbaru, pembangunan kantor baru Kanwil Ditjenpas Kalsel, percepatan pembentukan Balai Pemasyarakatan di Tabalong, Kotabaru, dan Banjarbaru, serta pemenuhan kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan yang masih jauh dari ideal.

"Kami berharap dukungan dari DPD RI dalam aspek legislasi, penganggaran, maupun penguatan sinergi dengan pemerintah daerah agar berbagai program pembinaan, reintegrasi sosial, pembangunan sarana dan prasarana, hingga implementasi pidana kerja sosial dapat berjalan lebih optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," tambahnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Hidayatollah mengapresiasi capaian pembinaan yang telah dilakukan jajaran Pemasyarakatan Kalsel. Menurutnya, pembinaan di Lapas dan Rutan telah menunjukkan arah yang positif dengan pendekatan yang lebih humanis.

"Saya melihat semangat menghadirkan Pemasyarakatan yang memanusiakan manusia sudah berjalan dengan baik. Ke depan, kita harus terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan semangat gotong royong bersama seluruh mitra, termasuk dunia usaha seperti HIPMI dan pemangku kepentingan lainnya, agar pembinaan Warga Binaan semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Muhammad Hidayatollah.

Ia juga menyatakan akan membawa berbagai masukan yang diperoleh, termasuk kebutuhan infrastruktur serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap operasional Lapas dan Rutan, sebagai bahan pembahasan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di tingkat pusat. (afn)

Kontributor: Humas Kanwil Ditjenpas Kalsel