Karoren Kemenkumham Kuatkan Rencana Kerja Pemasyarakatan

Jakarta, INFO_PAS – Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ida Asep Somara, tegaskan jajaran Pemasyarakatan harus makin memperhatikan perencanaan program dan pendanaan demi output dan outcome kinerja Pemasyarakatan yang meningkat. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2023 bertajuk “Transformasi Pemasyarakatan Semakin PASTI BerAKHLAK, Indonesia Maju” di Jakarta, Rabu (15/2).

“Jika melihat secara administratif di bidang perencanaan, jajaran Pemasyarakatan telah memberikan kontribusi luar biasa dalam hal pencapaian indeks penyerapan anggaran. Di tahun 2022, pemenuhan DIPA telah mencapai 96,97%,” ungkap Ida.

Menurutnya, jika memerhatikan keseluruhan di Kemenkumham, Pemasyarakatan menjadi tumpuan mengingat 60% sumber daya manusia Kemenkumham berada di Pemasyarakatan. Meskipun demikian, Ida menuturkan dari anggaran tersebut perlu ditingkatkan untuk melaksanakan core business Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan memiliki beberapa isu strategis di tahun 2023, seperti penanggulangan narkoba, penanganan overcrowded, pemenuhan hak pendidikan bagi petugas, pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024, implementasi SPPT-TI, dan pengembangan program reintegrasi sosial. Dari isu tersebut perlu dijelaskan apa saja kebijakan, implementasi, output, dan income yang jelas,” ujar Ida.

Berkaitan dengan isu overcrowded, Ida menyatakan hal tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa Pemasyarakatan adalah tindak lanjut proses peradilan untuk melakukan pembinaan sehingga dapat kembali ke masyarakat.

“Pemasyarakatan memperbaiki yang ‘retak’. Program yang ada tidak dapat dipukul rata, namun harus disesuaikan melalui asesmen. Selain itu, dalam tugas intelijen bukan sekadar fungsi keamanan, tetapi juga intelijen ekonomi untuk mengetahui program yang sesuai untuk meningkatkan ekonomi narapidana,” tambahnya. (dz)