Monitoring dan Evaluasi PPM TB-HIV Bekali Petugas Lapas Kotabaru dengan Strategi Pengendalian Penyakit Menular

Banjarmasin, INFO_PAS — Pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan memerlukan petugas yang tidak hanya mampu memberikan layanan medis, tetapi juga memahami perkembangan strategi pengendalian penyakit menular. Untuk mendukung hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru yang diwakili Baihaqi Saputra selaku staf bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang membidangi pelayanan kesehatan Warga Binaan ambil bagian pada Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix, termasuk Intervensi TB-HIV, Pelibatan Stakeholder dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2026 yang dibuka pada Senin (13/7) di Hotel Nasa, Banjarmasin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi forum bagi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam pengendalian Tuberkulosis (TB) dan TB-HIV. Selama tiga hari, peserta memperoleh pembaruan mengenai strategi deteksi dini, investigasi kontak, tata laksana kasus, sistem pelaporan, penguatan jejaring layanan kesehatan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut dalam mendukung target eliminasi TBC tahun 2030.

Bagi Lapas Kotabaru, materi yang diperoleh akan menjadi bekal untuk memperkuat pelayanan kesehatan di lingkungan Pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan skrining kesehatan, deteksi dini penyakit menular, edukasi kesehatan, serta penanganan kasus TB sesuai standar yang berlaku. Forum tersebut memberikan banyak pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan di Lapas Kotabaru.

"Kami mendapatkan pembaruan mengenai penanganan TB dan TB-HIV, mulai dari skrining, pelaporan, hingga tata laksana kasus. Pengetahuan ini akan kami terapkan agar pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan makin baik serta penanganan penyakit menular dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai prosedur," ungkap Baihaqi.

Pada kesempatan itu, Wakil Supervisor Program TB Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Emiliany, mengatakan keberhasilan pengendalian TB membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkelanjutan. "Eliminasi TB tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penerapan standar pelayanan yang konsisten agar penemuan kasus, pengobatan, dan pelaporan berjalan optimal menuju target eliminasi TB tahun 2030," tuturnya.

Bekal yang diperoleh petugas kesehatan diharapkan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Lapas Kotabaru. Dengan penerapan strategi yang sesuai standar, layanan kesehatan bagi Warga Binaan terus ditingkatkan sekaligus mendukung target nasional eliminasi TB di Indonesia. (IR)

Kontributor: Lapas Kotabaru