Optimalkan Data Kepesertaan JKN–PBI Warga Binaan, Lapas Banjarbaru Koordinasi ke Dinkes dan Dinsos Kota Banjarbaru

Banjarbaru, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru lakukan koordinasi pelayanan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN–PBI) bagi Warga Binaan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarbaru, Rabu (26/11). Koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan mekanisme layanan JKN–PBI berjalan tepat sasaran bagi Warga Binaan melalui pendataan, sinkronisasi, dan validasi data. 

Di Kantor Dinkes Kota Banjarbaru, Kepala Lapas (Kalapas) Banjarbaru, I Made Supartana, beserta pejabat struktural dan tenaga medis membahas mekanisme pendataan Warga Binaan, teknis validasi data, alur layanan, serta penyelesaian kendala administrasi. Mereka diterima oleh Junaidah Ellva Hindarwati selaku Kepala Seksi (Kasi) Surveilans dan Imunisasi, Hj. Rahmaniah selaku Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Hj. Maulidah selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat.

Made menyampaikan koordinasi ini merupakan upaya peningkatan layanan kesehatan bagi Warga BinaN. “Kami berkomitmen memastikan Warga Binaan mendapatkan hak kesehatan sesuai regulasi melalui kepesertaan JKN–PBI. Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi mengingat pentingnya ketepatan data agar pelayanan segera diimplementasikan tanpa hambatan teknis,” tegasnya.

Mewakili Dinkes Kota Banjarbaru, Junaidah Ellva Hindarwat menegaskan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. “Kami siap membantu proses sinkronisasi data dan mendukung pemenuhan akses layanan kesehatan bagi Warga Binaan. Dengan alur yang jelas, program ini diharapkan berjalan efektif,” ucapnya.

Selanjutnya, rombongan Lapas Banjarbaru menyambangi Kantor Dinsos Kota Banjarbaru. Kalapas Banjarbaru beserta jajaran disambut oleh Lilis Maryati selaku Sekretaris Dinsos Kota Banjarbaru, Sari Erliyani selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Hj. Nooraida Fitria selaku Kasi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan. Koordinasi dilaksanakan untuk memastikan proses pengusulan peserta PBI berjalan sesuai persyaratan dan regulasi yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan teknis terkait verifikasi calon peserta, integrasi data administratif, kesiapan sistem layanan, dan masa berlaku kepesertaan JKN–PBI bagi Warga Binaan. Selain itu, dibahas pula penanganan Warga Binaan dengan kendala administrasi identitas untuk memastikan tidak ada yang terhambat mendapatkan hak layanan kesehatan.

Lilis Maryati menyampaikan apresiasi terhadap langkah aktif yang dilakukan Lapas Banjarbaru. “Kami menyambut baik koordinasi ini karena memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan hak dasar Warga Binaan. Kami akan membantu percepatan proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Melalui koordinasi berjenjang ini, diharapkan layanan JKN–PBI bagi Warga Binaan di Lapas Banjarbaru terlaksana secara tepat guna dan tepat sasaran. Lapas Banjarbaru berharap kerja sama lintas instansi terus berlanjut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan. (IR)

Kontributor: Lapas Banjarbaru