Peran Vital Pemasyarakatan di Balik Predikat WTP Kementerian Hukum dan HAM RI

Jakarta, INFO_PAS - Pemasyarakatan berperan sangat vital dalam mendukung keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan kementerian/lembaga dalam penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan dengan tertib.

"Dari keseluruhan anggaran Kemenkumham di tahun 2022, sebagian besar dilimpahkan untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan," ungkap Sekertaris Direktorat Jendeal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Heni Yuwono, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2022, Minggu (4/12).

"Maka, akan menjadi pengaruh yang sangat besar pula bagi kementerian manakala Pemasyarakatan gagal terapkan penyerapan anggaran dan laporan keuangan sebagaimana mestinya," sambungnya di hadapan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) seluruh Indonesia yang menghadiri kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Sesditjenpas menekankan maksud dan tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2022 sebagai pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di wilayah dalam mendukung pencapaian target kinerja tahun 2023. "Diharapkan para Kadivpas dan Kepala Bidang mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat memaksimalkan dan mengimplementasikan dengan di wilayah dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang sedianya dilaksanakan dari tanggal 4-6 Desember 2022 ini juga akan diisi dengan arahan Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas dan Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham. Adapun diskusi sesi pertama menghadirkan narasumber dari Yayasan Siklus Indonesia dan Sustainable Indonesia yang membahas secara mendalam rivew hasil kinerja Pemasyarakatan dan manajemen resiko sebagai strategi capaian kinerja Pemasyarakatan. (NH)