Rutan Purworejo Jadi Tuan Rumah Rakornis PAS Kanwil Jateng

Purworejo, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purworejo menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Sabtu (15/2). Bertempat di Pendopo Wakil Bupati Purworejo, acara ini dihadiri Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Rapat dipimpin Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Marasidin Siregar. Salah satu hal teknis yang dibahas dalam rapat kali ini dan merupakan salah satu target prioritas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah adalah penguatan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja (satker) Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Selain itu, dilakukan penandatangangan Perjanjian Kinerja antara Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Jawa Tengah dengan Kadiv Pemasyarakatan Jawa Tengah disaksikan Yuli Astuti selaku Wakil Bupati Purworejo.

“Kita semua tentu berharap kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bisa bersama-sama membangkitkan integritas individu agar terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga lembaga pemerintah dan aparatur pemerintah dalam semua lini bisa mendukung terwujudnya clean government,” tutur Yuli.

Acara dilanjutkan dengan penguatan pembangunan ZI oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Budiarso. Ia membahas rencana pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM membutuhkan beberapa poin yang harus terpenuhi. Dalam paparan selanjutnya, Kadiv Pemasayarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis harus memberikan pembelajaran tentang cara berpakaian yang baik dan benar. “Kami siap memberikan solusi terhadap masalah pada setiap Unit Pelaksana Teknis,” tuturnya.

Ia menyampaikan masih banyak operator satker yang asal-asalan dalam mengisi data, seperti remisi. “Untuk laporan keuangan harus dilaksanakan dengan cepat. Seluruh fitur dalam Sistem Database Pemasyarakatan juga harus diisi,” pesan Marasidin.

Terkait dengan Corporate University yang saat ini sedang digenjot pelaksanaanya oleh Kemenkumham, ia ingin kegiatan mentoring untuk terus dilaksanakan pada seluruh petugas. Selain itu, peserta pendidikan atau konsultasi teknis harus mensosialisasikan hasilnya kepada seluruh petugas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai bagian dari Corporate University.

Kontributor: Rutan Purworejo