Tim Pokja Pembangunan ZI Lapas Tabanan Dapat Bekal dari Kadivmin Bali

Tabanan, INFO_PAS – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan dapat bekal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Mamur Saputra, Kamis (23/3). Penguatan tersebut khususnya disampaikan kepada Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2023 di Lapas Tabanan.

Bertempat di Aula Candra Prabhawa, Pelaksana Harian Kepala Lapas Tabanan, Made Sukanada, menyampaikan perjalanan Pembangunan ZI di Lapas Tabanan telah dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga sekarang di mana di tahun-tahun sebelumnya Lapas Tabanan gugur saat penilaian Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional. “Tahun ini adalah tahun ke-4 kami melaksanakan Pembangunan ZI. Meskipun gagal berulang kali, tetapi semangat kami tidak pernah surut. Untuk itu, kami mohon Bapak Kadivmin dan tim memberikan penguatan sehingga apa-apa saja yang kurang pada tahun-tahun sebelumnya dapat kami perbaiki di tahun ini,” harapnya.

Selanjutnya, Mamur Saputra selaku Kadivmin Bali mengarahkan sebelum mengunggah data dukung pada portal agar senantiasa dilakukan pemeriksaan sehingga tidak ada data dukung yang terlewat. Ia juga menjelaskan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembangunan ZI dilakukan glorifikasi pada sosial media sehingga diketahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan Lapas Tabanan oleh masyarakat umum sebagai pengguna layanan. Tak lupa, Mamur menekankan pentingnya kerja sama dalam Pembangunan ZI.

“Pembangunan ZI merupakan tanggung jawab bersama seluruh Tim Pokja dan petugas Lapas Tabanan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi demi memperolah hasil yang maksimal,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, penguatan juga disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham Bali, Wayan Muliarta. Ia menjelaskan Pembangunan ZI jangan dijadikan sebagai ajang meraih predikat, tapi mandatori dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sehingga memang harus dilaksanakan.

Selain itu, Wayan mengingatkan Lapas Tabanan agar memanfaatkan stakeholder yang ada, baik internal maupun eksternal. Ia juga menyarankan Lapas Tabanan membangun inovasi-inovasi yang menunjang tugas dan fungsi serta novasi yang berfokus pada pengguna layanan.

“Lakukan publikasi media sehingga kegiatan yang dilaksanakan diketahui pengguna layanan dan seluruh lapisan masyarakat. Lakukan oleh seluruh petugas, jangan hanya dibebankan kepada Humas,” pesannya. (IR)

Kontributor: Lapas Tabanan