1.600 WBP Dibebaskan, Ini Kata Kadiv PAS Riau

1.600 WBP Dibebaskan, Ini Kata Kadiv PAS Riau

Pekanbaru, INFO_PAS – Sekitar 1.600 narapidana wilayah Riau telah dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Coronavirus disease (COVID-19). Hal ini disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Maulidi Hilal, Kamis (30/4) lalu.

 

Ia mengakui dari sekitar 1.600 yang dibebaskan, ada beberapa yang kembali ditangkap karena terlibat perbuatan pidana lagi. "Hasil koordinasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekanbaru dengan Kepilisian Sektor (Polsek) Kota sudah ada tiga narapidana, yaitu dua orang asimilasi crash program dan satu program integrasi pada bulan-bulan sebelumnya. Satu lagi dari Polsek Bukit Raya," jelas Hilal.

 

Ia menyebutkan meski ada yang ditangkap karena kembali berulah, namun persentasenya sangat kecil sekali. "Dari 1.600 lebih yang sudah kami keluarkan dalam program asimilasi dan integrasi, prosentasenya sangat kecil sekali yang kembali ditangkap," tutur Hilal.

 

"Kami mohon bukan itu yang ditonjolkan/dipublikasi kepada masyarakat, tapi prosentase keberhasilan pembinaan. Itulah yang diedukasikan kepada masyarakat," sambungnya.

 

Hilal memaparkan sampai saat ini pihaknya masih melanjutkan proses asimilsasi dan integrasi. Untuk perkembangan prosesnya, juga terus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Terkait adanya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengulangi kembali tindak pidananya, Hilal menerangkan konsekuensi bagi yang bersangkutan.

 

"Tentunya ini sudah menjadi peraturan yang berlaku. Seandainya ada narapidana yang melakukan kembali tindak pidana dalam program asimilasi dan integrasi, yang bersangkutan akan kami tarik untuk melanjutkan pidananya yang lama, ditambah dengan pidana baru," tegasnya.

 

Kepada para WBP yang mendapat program asimilasi dan integrasi, Hilal mengimbau agar tetap berada di rumah. "Mohon gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berkumpul dengan keluarga. Kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan, lakukan dengan baik sehingga masyarakat tidak memandang curiga terus," ucapnya.

 

Lebih jauh dibeberkannya, program asimilasi dan integrasi ini sesuai dengan ketentuan Pemasyarakatan. Hal ini pun berbeda dengan sistem kepenjaraan. Dipaparkannya, ada tiga faktor dalam Sistem Pemasyarakatan yang menjadikan WBP bisa berhasil atau tidak setelah dibebaskan.

 

"Pertama, petugas. Kedua, WBP itu sendiri. Sejauh mana ia punya internal motivasi untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Ketiga, masyarakatnya," ungkap Hilal.

 

"Kami imbau masyarakat ketika WBP kembali ke masyarakat, menjadi tanggung jawab kita semua untuk ikut membina agar mereka mendapatkan tempat dan kesempatan untuk mengubah dirinya," lanjut Hilal.

 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar jangan memberikan stigma negatif kepada para WBP bahwa mereka adalah penjahat. Menurut Hilal, hal ini akan ikut mempengaruhi alam sadar WBP tersbut sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk berubah.

 

"Beri WBP kesempatan mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia punya hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain," ulasnya.

 

Disinggung soal pengawasan terhadap para WBP yang mendapat program asimilasi dan integrasi ini, Hilal mengungkapkan hal itu akan dilakukan bapas. "Karena kondisi COVID-19, kami beri kelonggaran. Lapor diri cukup dengan video call. Jika ada sesuatu, bapas siap membantu," terangnya.

 

Hilal juga mengajak mitra kepolisian, jika disinyalir ada pelaku kejahatan yang ditangkap dan ternyata WBP yang mendapat program asimilasi dan integrasi, agar menginformasikan kepada Divisi Pemasyarakatan. "Mohon diinformasikan sehingga akan kami ambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.

 

 

Kontributor: Kanwil Riau

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0