Dirjen PAS Dorong Seluruh UPT Pemasyarakatan di Yogyakarta Raih WBK

Yogyakarta, INFO_PAS – Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah KEmenterian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bisa meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK), bahkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Saat ini, Yogyakarta sudah memiliki satu UPT Pemasyarakatan berpredikat WBK, yakni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bantul sehingga yang lain juga harus bisa.

Hal tersebut disampaikan Utami saat memberikan pengarahan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Yogyakarta, Jumat (7/2) di Aula Rutan Yogyakarta. “Usulkan 14 UPT lainnya. Jangan hanya sembilan UPT, namun diurutkan. Diintervensi sesuai kebutuhan. Buat tim kecil, selesaikan fokus, ikuti timeline yang sudah ada, serta isi LKE dengan baik dan cermat,” pintanya.

“Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bila Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang bisa WBBM, yang lain juga bisa. Everything is possible,” tambah Utami.

Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga diusulkan untuk WBK. “Kami akan dapat WBK jika seluruh satuan kerja di bawahnya juga WBK. Dukungan bapak/ibu akan sangat membantu,” tutur Utami.

Perempuan bergelar doktor ini mengingatkan WBK/WBBM hanya satu dari 15 Resolusi Pemasyarakatan. Selain itu, Utami meminta pemberian hak remisi dan integrasi harus dilaksanakan sesuai aturan dengan speed, teliti, tanpa pungutan liar, dan tanpa diskriminasi.

Rehabilitasi, pemetaan, dan anggaran yang ada juga harus dimaksimalkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. “Peningkatan kualitas WBP harus dilaksanakan benar-benar untuk meningkatkan kualitasnya, bukan pelatihan atau sertifikat asal-asalan. Harus sertifikat terakreditasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari kerja,” tegas Utami.

Terkait ketahanan pangan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi untuk implementasi penanaman jagung padi dan ubi. Selain itu, ia meminta Rutan Yogyakarta jangan sampai overstay. “Proses tahanan sesuai aturan dan ada surat peringatan. Jika tidak mendapat respon, bebas demi hukum,” lanjutnya.

Selain itu, Utami pun menaruh perhatian terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jajaran Pemasyarakatan. “Maksimalkan PNBP dengan menjadikan narapidana bekerja, misalnya beli cat untuk pemeliharaan. Biarkan narapidana yang ngecat, beri premi,” sarannya.

Dengan keberadaan dua balai pemasyarakatan (bapas) di Yogyakarta, Utami meminta setidaknya ada empat kelompok masyarakat (pokmas) peduli Pemasyarakatan yang terdiri dari jajaran Pemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Pemasyarakatan.

“Dalam prioritas nasional yang diminta 35 pokmas di empat wilayah, tapi kita targetkan untuk 90 bapas secara keseluruhan. Ini peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendukung jalannya KUIHP. Nanti juga ada rapat koordinasi untuk pokmas,” terang Utami.

Pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran) di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) juga menjadi perhatian Utami. “Hakikatnya pengelolaan basan baran adalah mempertahankan nilai ekonomi kalau tidak lelang, tapi kenyataannya menghabiskan anggaran negara dan banyak yang mubazir. Jadi barang rongsokan. Di sinilah pentingnya rakor untuk rutan dan rupbasan,” tegas Utami yang pernah menjadi pembicara di forum Dewan Keamanan PBB.

Terakhir, ia menargetkan 48 narapidana teroris agar berikrar NKRI. “Sudah ada 26 dan 12, tinggal 10 lagi yang belum. Sudah ada di Lapas Cipinang dan infonya mereka mau menyanyikan lagu Indonesia Raya,” pungkas Utami.