Divisi Yankum Pantau Pelayanan Berbasis HAM di Lapas Muara Teweh

Muara Teweh, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh kedatangan Tim Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rabu (10/6). Mereka adalah Kepala Bidang HAM, Karyadi, didampingi Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM, Septi Nurhayati, serta Kasubbid Pemajuan HAM, Woro Sadarini.

“Kami datang untuk menyosialisasikan pelayanan publik berbasis HAM serta kajian Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat, Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), dan pengecekan data dukung Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” terang Karyadi.

Ia menyampaikan tiga poin penting untuk mewujudkan pelayanan berbasis HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas bagi pengunjung dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ketersediaan petugas yang siaga, serta kepatuhan pejabat, petugas, dan pelaksana terhadap standar pelayanan.

"Jika ketiga poin penting tersebut dapat dipenuhi, maka bisa dipastikan UPT tersebut dapat meraih predikat atau penghargaan UPT dengan pelayanan berbasis HAM," tutur Karyadi.

Ia menilai Yankomas di Lapas Muara Teweh sudah baik dimana sudah tersedia Pos Yankomas beserta petugasnya. “Jika dikemudian hari ada laporan terkait pelanggaran HAM oleh masyarakat Barito Utara dan di Lapas Muara Teweh mengalami kendala dalam menyelesaikannya, laporkan kepada kami agar segera kami bantu dalam menyelesaikannya," pesan Karyadi.

Kepala Lapas Muara Teweh, Sarwito berterima kasih atas kunjungan Tim Divisi Pelayanan Hukum. "Penguatan pelayanan publik berbasis HAM membuat kami bersemangat dalam mewujudkan lapas dengan pelayanan berbasis HAM. Untuk hasil verifikasi Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBBM, data dukung kami sudah terpenuhi semua dan segera dikirim ke kantor wilayah," tutur Sarwito.

Selanjutnya, dilakukan wawancara kepada beberapa pejabat struktural Lapas Muara Teweh terkait kepatuhan pejabat, petugas, dan pelaksana terhadap standar pelayanan di lapas.

Kontributor: Lapas Muara Teweh