HDKD 2020, Menkumham Tekankan Revolusi Digital dalam Revolusi Kinerja

Jakarta, INFO_PAS - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, tekankan pentingnya revolusi digital dalam revolusi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini dilakukan untuk mendukung transformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kemenkumham yang telah dilakukan sejak tahun 2015.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam upacara peringatan Hari Dharma Karyadhika 2020 bertajuk “Layanan Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju” yang diikuti seluruh pegawai Kemenkumham secara virtual, Selasa (27/10).

“Tema ini sekaligus mengingatkan kita bahwa pemanfaatan teknologi sudah tidak bisa kita tolak atau hindari lagi. Suka atau tidak harus kita hadapi. Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) saat ini menjadi 'test case' bagi Kemenkumham, apakah kita telah siap menerapkan digitalisasi di seluruh aspek kinerja. Kemenkumham yang memiliki Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia harus merevolusi pekerjaannya dengan digitalisasi,” ujar Yasonna.

Yasonna menerangkan saat ini kemampuan dalam menyajikan kecepatan berbasis teknologi informasi, akurasi data, kekuatan sistem dan jaringan, serta pengelolaan bandwith untuk internet tengah diuji. Hampir seluruh negara di dunia mengandalkan kemampuan teknologinya untuk berperan menghadapi pandemi COVID-19 yang luar biasa berdampak pada sendi-sendi kehidupan manusia. Persaingan antar negara bukan lagi besar dan kecil, tetapi yang cepat. Racing among the fastest.

“Sekarang kita berada dalam era Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Salah satu hal terbesar dalam Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things dan ini mempengaruhi pola hidup, pola kerja, dan pola interaksi antar manusia di seluruh dunia,” ungkapnya.

Karena itu, Yasonna juga mengungkapkan pandemi bukanlah halangan untuk tidak produktif. Bekerja dapat dilakukan dari rumah, kecuali pekerjaan yang sifatnya memerlukan interaksi sesama manusia, seperti dokter, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

“Sudah saatnya kita menginventarisasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan melalui Work From Home (WFH) dan pekerjaan apa saja yang tidak dapat melalui WFH. Biaya operasional perkantoran harus direduksi, pembangunan sarana prasarana harus dikendalikan dan diarahkan untuk kepentingan publik atau masyarakat umum,” tambah Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna juga menyampaikan pentingnya pegawai Kemenkumham untuk memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara serta menjadi pembawa pesan positif dan penuh kedamaian terhadap lingkungan sekitar.

“Kita tidak boleh melupakan teamwork. Kita harus mampu membangun kerja sama yang erat dan sinergi untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat dan tepat. Berdua lebih baik daripada sendiri. Bekerja sama pasti lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri,” tutup Yasonna. (dz)