PK Bapas Berperan Penting Dalam Diversi ABH

Makassar, INFO_PAS – Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia disuguhi viralnya berita tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa SMK salah satu sekolah di Gresik, Jawa Timur. Dalam video berdurasi singkat tersebut seorang anak ditengarai melakukan perlawanan dan tindakan tidak terpuji saat mendapat teguran dari sang guru yang menegurnya saat merokok di dalam kelas, namun terselesaikan setelah diadakannya mediasi oleh pihak sekolah dan Kepolisian setempat. Hal ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya penyelesaian melalui upaya pada tahap Pra Adjudikasi telah diakomodir dan terlaksana. “Ada upaya pendampingan untuk diversi yang melibatkan balai pemasyarakatan (bapas), dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan,” ungkap Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Makassar, Syamsirais, Selasa (12/2). [caption id="attachment_73058" align="aligncenter" width="300"]

PK Bapas Berperan Penting Dalam Diversi ABH
Makassar, INFO_PAS – Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia disuguhi viralnya berita tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa SMK salah satu sekolah di Gresik, Jawa Timur. Dalam video berdurasi singkat tersebut seorang anak ditengarai melakukan perlawanan dan tindakan tidak terpuji saat mendapat teguran dari sang guru yang menegurnya saat merokok di dalam kelas, namun terselesaikan setelah diadakannya mediasi oleh pihak sekolah dan Kepolisian setempat. Hal ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya penyelesaian melalui upaya pada tahap Pra Adjudikasi telah diakomodir dan terlaksana. “Ada upaya pendampingan untuk diversi yang melibatkan balai pemasyarakatan (bapas), dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan,” ungkap Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Makassar, Syamsirais, Selasa (12/2). [caption id="attachment_73058" align="aligncenter" width="300"] penanganan ABH di bapas[/caption] Menurutnya, banyaknya laporan tindakan kriminal yang dilakukan oleh Anak bukan hanya menjadi ranah Aparat Penegak Hukum untuk penyelesaiannya. “Perlu ada upaya preventif dari pemerintah untuk mendorong masyarakat, dalam hal ini kepala keluarga, sebagai pengawas utama dalam proses pencegahan hingga Anak terjerat persoalan hukum,” tambah Anci, sapaan akrabnya. Lebih lanjut, penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. “Tercatat dalam periode Januari 2019 terdapat 56 permintaan Penelitian Kemasyarakatan untuk kasus Anak dan 14 kasus untuk tingkat diversi. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit mengingat ketersediaan anggaran untuk penyelesaian setiap kasusnya,” pungkas Anci.     Kontributor: Andi Haidir

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0