Rawan Tsunami, Relokasi Lapas Padang Segera Ditindaklanjuti

Padang, INFO_PAS - Berada hanya 30 meter dari bibir pantai, menghadap langsung ke arah Samudra Hindia, serta berada di dekat patahan Mega Thrust Mentawai yang berpotensi tinggi gempa besar di atas 9 skala Richter membuat wacana relokasi gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang perlu segera ditindaklanjuti. Menindaklanjuti hal ini, Lapas Padang kedatangan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang yang dipimpin Hendry selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Senin (29/3).

Kunjungan ini berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Barat perihal wacana relokasi Lapas Padang. Tim BPBD Kota Padang disambut baik Rusdi selaku Kepala Seksi (Kasi) Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Novri Abbas selaku Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha, Bagus Dwi Siswandono selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, dan Operator Barang Milik Negara Egy Pratama Putra yang turut mendampingi tim melakukan peninjauan lokasi bangunan.

Pada kesempatan itu seluruh tim diajak mengelilingi lingkungan Lapas Padang guna melihat kondisi dan kelayakan bangunan untuk dilakukan pengkajian potensi dampak bencana tehadap posisi bangunan Lapas, menelaah aspek bangunan ditinjau dari tinggi dan kekuatan bangunan, serta rencana pelatihan mitigasi bencana bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

“Setelah melihat kondisi bangunan Lapas Padang, langkah terbaik adala relokasi dikarenakan kondisi bangunan Lapas dengan jumlah WBP yang hampir 1.000 orang tidak layak untuk berada di tempat rawan risiko tsunami,” terang Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Henry.

Bangunan Lapas Padang saat ini merupakan bangunan warisan leluhur yang sudah tua. “Melihat kondisi bangunan saat ini dan potensi bencana yang dihadapi, besar harapan kami untuk relokasi gedung Lapas Padang demi keselamatan hampir 1.000 WBP beserta petugas Pemasyarakatan,” harap Kasubbag Tata Usaha Lapas Parang, Novri Abbas.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Bagus Dwi Siswandono, menuturkan sejak tahun 2005 pascagempa dan tsunami Aceh, Lapas sudah mempunyai prosedur tetap (protap) terkait evakuasi seandainya terjadi gempa dengan ancaman tsunami. “Protap yang kami buat sudah menjadi acuan dan ditelaah kementerian menjadi standar baku bagi Lapas-lapas yang ada di pinggir pantai,” urainya.

Meskipun telah memiliki protap terkait prosedur evakuasi, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Padang, Rusdi mengatakan kondisi bangunan Lapas Padang yang sangat dekat dengan bibir pantai sangat sulit untuk dijangkau untuk evakuasi jika terjadi bencana seperti tsunami. “Daerah evakuasi terdekat adalah daerah Gunung Padang yang berjarak sekitar 45 menit jika berjalan kaki. Itu pun harus melewati jembatan terlebih dahulu,” ungkap Rusdi.

Menanggapi hal ini, Henry menyatakan BPBD Kota Padang akan mencoba menyurati PNPB pusat terkait anggaran tanggap darurat guna membangun blok hunian sekaligus berfungsi sebagai shelter di Lapas Padang. “Pembangunan shelter di Lapas Padang merupakan kebutuhan yang harus ada karena ini menyangkut nyawa lebih kurang seribu WBP dan petugas lapas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Padang, Era Wiharto, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Tim BPBD Kota Padang. “Telaah yang dilakukan Tim BPBD Kota Padang terhadap bangunan Lapas Padang sangat penting guna pembangunan Lapas ke depannya,” ungkap Era. (IR)

Kontributor: Lapas Padang