SILANDU dan SIPPANDU Respons Cepat Kebutuhan Informasi Hukum dan HAM

Semarang, INFO_PAS - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, dampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, saat peluncuran implementasi Revolusi Digital Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, Jumat (13/11). Hadir pula Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Menkumham, fleksibiltas, kecepatan, efisiensi dan kolaborasi, serta penggunaan teknologi harus menjadi prioritas dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Reformasi Birokrasi yang telah Bapak Menteri canangkan mendorong kami melakukan langkah perubahan dan kolaborasi,” ucap Priyadi.

Makin tingginya kesadaran hukum masyarakat Jawa Tengah dan tuntutan rasa keadilan, membawa konsekuensi masalah hukum dimana masyarakat makin sadar bertanya, mengadu, serta membutuhkan informasi dan layanan hukum dan HAM. Sistem Layanan Terpadu (SILANDU) Digital Kemenkumham pun hadir untuk memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat tersebut.

Dalam acara ini, ditandatangani pula pula nota kesepahaman tentang Sistem Informasi Layanan Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (SIPPANDU) antara Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. "Mudah-mudahan layanan ini menjadi layanan terbaik, tidak terbelit-belit, dan tanpa pungutan liar," harap Priyadi.

Sementara itu, Menkumham, Yasonna H. Laoly, menerangkan perkembangan teknologi informasi memaksa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik. "Saya mendorong seluruh ASN Kemenkumham memiliki IT-minded," tegas Yasonna.

Kehadiran SILANDU dan SIPPANDU menjadi jawaban kebutuhan kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan keamanan layanan yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat. "Revolusi digital menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan publik," sambung Yasonna.

Ia berharap revolusi yang telah dicanangkan di lingkungan Kemenkumham dapat mengubah mindset ASN, khususnya para pemimpin, menjadi digital leadership, yaitu pemimpin di era digital untuk tidak segan-segan melakukan inovasi dan pengembangan kompetensi pegawainya demi kepentingan publik dalam mencapai cita-cita bangsa. (NH)