UPT Pemasyarakatan Maluku Bertekad Wujudkan Ketatalaksanaan & Kelembagaan Sesuai Mekanisme

KABAR LAPAS Jun 22, 2022 343 Add to Reading List

Wahai, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai bertekad mewujudkan ketatalaksanaan dan kelembagaan sesuai mekanisme yang ada. Hal yang penting diwujudkan adalah agar Lapas Wahai meraih predikat Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birikrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Demikian ditegaskan Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha, Muhammad Alhamid, usai mengikuti Penguatan Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Satuan Kerja yang diselenggarakan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan difasilitasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluk, Rabu (22/6). “Kami bertekad untuk dapat menjalankan roda organisasi sesuai ketatalaksanaan dan kelembagaan guna mewujudkan Lapas Wahai yang lebih baik. Target yang kami kejar adalah Lapas Wahai bisa meraih predikat WBK/WBBM,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Lapas (Kalapas) Wahai, Mansur Namkatu. Ia berharap ke depannya setiap pelaksanaan kegiatan di Lapas Wahai harus disajikan dengan akurat sesuai mekanisme ketatalaksanaan kelembagaan.

“Untuk ke depan, kita harus lebih baik lagi dalam penyelesaian tugas kedinasan. Wujudkan segera pelayanan prima dan bekerjalah sesuai mekanisme yang telah ada sesuai konsep ketatalakasanaan dan kelembagaan,” pesan Mansur.

Di tempat berbeda, Kalapas Kelas III Saumlaki, David Lekatompessy, menjelaskan pentingnya tata kelola organisasi dan kelembagaan untuk menciptakan pola pikir dan budaya kerja yang baik. “Saya berharap terbentuknya keselarasan dalam sebuah organisasi agar terciptanya budaya kerja yang baik untuk kemajuan ke depannya,” harapnya.

Sebagai perwakilan dari Lapas Saumlaki, Marchen Latuihamallo mengungkapkan para peserta penguatan diberikan penjelaskan tentang tugas dan fungsi (tusi) kelembagaan serta berdiskusi terkait beberapa kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait kebutuhan petugas. “Salah satu materi yang diberikan adalah analisis beban kerja, salah satu tantangan yang kami hadapi di UPT. Ini penting untuk menunjang dan menjawab kebutuhan beberapa jabatan fungsional yang belum terisi,” ungkapnya.

Perwakilan Lapas Perempuan Kelas III Ambon yang juga Kaur Tata Usaha, Paulina Kiesyya, menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tusi Lapas Perempuan Ambon. “Kami akan terus meningkatkan keterbukaan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas sehingga masyarakat dapat turut andil mengantarkan Lapas Perempuan Ambon ke arah yang lebih maju lagi,” tuturnya.

Sebelumnya dalam kegiatan tersebut, H.M. Anwar selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku meminta seluruh jajarannya yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual agar mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam tugas kedinasan. “Saya harap teman-teman bisa menjelaskan kepada semua yang ada di satuan kerja masing-masing agar bekerja sesuai struktur organisasi guna terwujudnya ketatalaksanaan dan kelembagaan yang baik guna mewujudkan Kanwil Kemenkumham Maluku yang Mengayomi, Amanah, Nurani, Integritas, Silaturahmi, Energik," pintanya. (IR)