Dirjen PAS: Kebijakan Pemasyarakatan Harus User Friendly

Jakarta, INFO_PAS – Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menegaskan apa yang sedang dibangun saat ini harus mengarah pada tercapainya akuntabilitas. Hal ini ditegaskannya saat menutup Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Instrumen Perubahan Perilaku Narapidana di Luminor Hotel, Jumat (13/7). Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, tim psikolog, Center for Detention Studies, dan The Asia Foundation. “Apapun yang dilakukan jika tidak akuntabel tidak akan memberikan kepuasan dan hati kita merasakan sesuatu tidak tepat telah terjadi. Apa yang dilakukan kita sebagai pemerintah harus menghasilkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Utami Utami juga menambahkan bahwa saat ini revitalisasi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mengarah pada pengembangan

Dirjen PAS: Kebijakan Pemasyarakatan Harus User Friendly
Jakarta, INFO_PAS – Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menegaskan apa yang sedang dibangun saat ini harus mengarah pada tercapainya akuntabilitas. Hal ini ditegaskannya saat menutup Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Instrumen Perubahan Perilaku Narapidana di Luminor Hotel, Jumat (13/7). Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, tim psikolog, Center for Detention Studies, dan The Asia Foundation. “Apapun yang dilakukan jika tidak akuntabel tidak akan memberikan kepuasan dan hati kita merasakan sesuatu tidak tepat telah terjadi. Apa yang dilakukan kita sebagai pemerintah harus menghasilkan efisiensi dan efektivitas,” ujar Utami Utami juga menambahkan bahwa saat ini revitalisasi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mengarah pada pengembangan sumber daya manusia. Keterlibatan ahli dan konsultan dalam penyusunan instrumen perubahan perilaku narapidana dianggap dapat meningkatkan mutu serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. “Kebijakan apapun yang kita susun harus user friendly sehingga dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan. Kita memiliki tanggung jawab moral. Strategi komunikasi juga harus terus dibangun baik dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan,” tambah Utami. Sebelumnya, lima Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pokja Kedisiplinan, Pokja Kepatuhan, Pokja Keterampilan, Pokja Produksi, dan Pokja Kesadaran menyampaikan hasil penyusunan instrumen perubahan hasil diskusi selama dua hari FGD tanggal 11-12 Juli 2018 di hadapan para Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam instrumen tersebut terdapat indikator-indikator yang digunakan dalam rangka perubahan perilaku narapidana. Paparan tersebut merupakan “Saya memberikan apresiasi yang besar bagi seluruh rekan-rekan dan juga para pakar yang telah terlibat. Saya harap yang kita susun dapat melengkapi apa yang telah disiapkan para pendahulu Pemasyarakatan dan diimplementasikan dengan baik. Semoga apa yang kita ciptakan dapat meninggalkan legacy bagi Pemasyarakatan,” tutup Utami.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0