Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM Tuntaskan Masalah Ditjen Pemasyarakatan

JAKARTA (Pos Kota) – Penunjukan Yasonna Laoly, politisi PDIP sebagai Menteri Hukum dan HAM tidak mengejutkan, sebab dengan latar belakang serta kiprahnya selama menjadi wakik rakyat di DPR. Justru, penunjukan itu langkah tepat guna menuntaskan reformasi birokrasi Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigasi dan Ditjen Adninistrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM. “Dia harus menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal dan dilakukan secara profesional,” kata Peneliti ICW Donald Fariz di Jakarta, Minggu. Donald menujuk pada pemberian pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor dan khususnya, kepada koruptor-koruptor tertentu, yang diameteral dalam spirit pemberantasan korupsi. Selain, lanjutnya adalah program legislasi, terutama yang terkait dengan pelemahan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK seperti, keberadaan RUU. KUHP/KUHAP. Kabag Informasi Humas dan Hubungan Luar Negeri Kemenkumham Goncang Raharjo, yang dihubungi secara terpisah mengemukakan Yasonna Laoly langsung berkantor di Jalan Rasuna Said usai pelantikan dan disusul sidang kabinet pertama, Senin (27/10). “Jadi, dia berkantor usai pelantikan dan rapat kabinet di Istana.” Yasonna Laoly adalah salah satu politisi senior dan dikenal cukup trengginas dalam menyampaikan gagasan dan pikirannya. Hanya saja, dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) periode 2014-2019 dari Dapil II Sumut, suaranya tidak mencukupi untuk mengantarkan ke DPR. Alumnus Fakutas Hukum USU Sumut ini juga adalah jebolan North Carolina University, Raleigh, AS guna memperoleh gelar doktor. Yasonna menggantikan Amir Syamsuddin, politisi Partai Demokrat. Dalam Pileg lalu, Demokrat hanya menduduki urutan keempat di belakang PDIP, Golkar, Gerindram. (ahi) Sumber : poskotanews.com