4 Staf Ahli Menkumham Ungkap Strategi Raih ZI WBK/WBBM

4 Staf Ahli Menkumham Ungkap Strategi Raih ZI WBK/WBBM

Jakarta, INFO_PAS - Upaya 681 satuan kerja (satker) Pemasyarakatan menjadi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) semakin nyata. Empat Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan sejumlah strategi meraih predikat ZI Menuju WBK/WBBM pada Rapat Kooordinasi Teknis Pemasyarakatan Tahun 2020 di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (28/1).

“Ada banyak faktor penggugur atau kegagalan. Mengapa yang lolos (penilaian) tapi gagal juga. Hanya ‘orang gila' yang bisa meraih WBK,” ujar Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho.

Pelbagai catatan penyelenggaraan ZI Menuju WBK/WBBM yang harus menjadi evaluasi juga diungkapkan seperti pemahaman tidak merata, resistensi, stagnansi, hingga kurangnya pengawasan di kalangan pegawai. “Bagi kelompok kerja, pastikan setelah lolos Tim Penilai Internal diadakan penguatan,” pesan Nugroho. 

Sementara itu, Staf Ahli Bidanng Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta, mengungkapkan komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengajukan 691 satker Pemasyarakatan dalam kontestasi pembangunan ZI merupakan sebuah tantangan. Ia menekankan pentingnya memahami peraturan terkait pembangunan ZI dan WBK/WBBM.

“Bagaimana mungkin kita menjawab tantangan jika dasar pelaksanaan untuk pembangunan ZI kita semua belum paham. Bagaimana kita melakukan pekerjaan jika dasar pekerjaannya kita tidak tahu,” tegas Ambeg.

Adanya aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (e-RB), Ambeg mengharapkan Divisi Pemasyarakatan mengambil peran dalam pembangunan ZI melalui tim kerjanya. Ia juga mengungkapkan adanya pembangunan ZI WBK/WBBM merupakan trigger mechanism agar reformasi birokrasi tercapai.

“Jangan menganggap pembangunan ZI sebagai pekerjaan tambahan. Pembangunan ZI melekat pada tugas dan fungsi. Kunci keberhasilan pembangunan ZI adalah komitmen, keluar dari zona nyaman, sosialisasi dan internalisasi, serta tim yang solid,” tambah Ambeg.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Razilu, mengungkapkan pentingnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Dalam strategi pencapaian target kinerja dan pembangunan ZI, antara semua data dukung harus diwujudkan dalam sikap perilaku.

“Membangun ZI Menuju WBK/WBBM adalah kewajiban pemerintah. Hak masyarakat mendapatkan layanan tanpa korupsi di dalamnya. Kita harus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Razilu menekankan pentingnya sosok pimpinan yang harus menjadi role model dalam akhlak yang baik dan kedisiplinan. Jurus jitu meraih WBK/WBBM juga diungkapkan seperti niat, komitmen, huznudzon (berpikiran baik), dan doa.

“Wujudkan sikap takut, benci, dan malu untuk melakukan korupsi,” tegas Razilu.

Senada dengan Razilu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Riyadi, menekankan pentingnya niat dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Niat reformasi birokrasi adalah meluruskan kembali birokrasi yang sebelumnya melenceng untuk kelancaran, kemudahan, dan keteraturan.

“WBK/WBBM merupakan keniscayaan yang harus kita jalani,” ujar Agus. 

Kerja sama pusat dan daerah juga menjadi kunci. Ia mengugkapkan penghargaan yang diraih Kementerian Hukum dan HAM merupakan hasil kerja sama antara pusat dan daerah. 

“Tanpa partisipasi yang di daerah, kita tidak akan mendapatkan penghargaan. Kita kerja bagai sebuah sistem yang rodanya berputar bersama. Kalau ada yang pincang akan memengaruhi hasilnya,” pungkas Agus.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0