Sandera Pengemplang Pajak Akan Tingkatkan Gaji dan Remunerasi Pegawai Pemasyarakatan

Tanjung Pinang, INFO_PAS - Penyanderaan pengemplang pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, khususnya peningkatan gaji dan tunjangan kinerja petugas Pemasyarakatan. "Jika proses penyanderaan ini berhasil, Wajib Pajak (WP) membayar hutang pajaknya, maka akan meningkatkan pendapatan negara," ucap Dadang Suwarna, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat meninjau tempat pelaksanaan sandera (Gijzeling) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pinang, Jumat (20/3) pagi. Dadang menjelaskan bahwa 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari pajak. "Termasuk gaji dan operasional lapas bersumber dari pajak yang dipungut dari rakyat," kata Dadang. Oleh karenanya, Dadang sangat berharap kerjasama dari Pemasyarakatan untuk mendukung proses penyanderaan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang selama ini dikemplang oleh WP. "Jika pendapatan negara meningkat, maka pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, termasuk pegawai Pemasyarakatan," ujar direktur yang pernah bermitra dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Handoyo Sudradjat, saat bertugas di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. "Jangan hanya pegawai pajak saja yang tunjangannya tinggi, petugas Pemasyarakatan juga mempunyai peran yang penting bagi negara ini," kata Dadang. "Petugas Pemasyarakatan juga berhak diberi tunjangan yang tinggi," tambahnya. Ibnu Chuldun, Direktur Informasi dan Komunikasi yang turut meninjau ruang sandera, menyatakan semua petugas Pemasyarakatan harus mendukung program pemerintah ini. "Kuatkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam mengemban kepercayaan ini," tegas Ibnu kepada pegawai Lapas Tanjung Pinang. "Indikator keberhasilan paling utama dari peran petugas lapas adalah memastikan WP tidak keluar lapas tanpa seijin DJP," kata Ibnu. "Dan turut membantu membangun kesadaran WP agar bersedia melaksanakan kewajibannya kepada negara (membayar pajak)," kata direktur termuda di Ditjen PAS ini. Dalam kurun waktu dua bulan ini sudah sembilan orang pengemplang pajak yang dititipkan di lapas/rutan. Dadang mengungkapkan akan banyak lagi pengemplang pajak yang akan dititipkan di lapas/rutan. "Kami punya 331 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia dan ada 600 lebih WP yang akan kami titipkan di lapas/rutan," ungkap Dadang. Menyikapi hal itu, Ibnu berpesan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan, terutama yang wilayahnya terdapat kantor pelayanan pajak, untuk mempersiapkan tempat dan kesiapan petugas. "Perlakuan terhadap WP berbeda dengan WBP," Ibnu Chuldun menuturkan (baca: Sandera Pengamplang Pajak, Buktikan Pemasyarakatan Terpercaya). "Kalau memang kamarnya tidak memungkinkan atau perlu perbaikan, DJP akan membantu untuk memperbaiki," ujar Ibnu yang diamini oleh Dadang.     Penulis: Ika Yusanti